RI News Portal. Semarang, 9 September 2025 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah menggelar audiensi bersama organisasi masyarakat Gerakan Jalan Lurus (GJL) di Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar), Lantai IV Gedung DPRD Jateng, pada Senin (8/9/2025). Audiensi ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jateng, Sumanto, SH, didampingi Wakil Ketua Mohammad Saleh dan Setyo Arinugroho, serta dihadiri anggota DPRD Sumarwati dan Agus Wijayanto. Dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Ikhwanudin, Kepala Bapenda, Kepala Disnakertrans, Kepala Dinsos, dan sejumlah pejabat terkait.
Dalam audiensi tersebut, Ketua GJL, Riyanta, SH, menyampaikan sejumlah isu krusial yang dianggap memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Isu-isu tersebut mencakup penegakan hukum, maraknya premanisme, masalah pajak kendaraan bermotor, serta pemberantasan aktivitas ilegal seperti perdagangan bahan bakar minyak (BBM), pupuk, dan makanan. “Kami berharap pemerintah dapat mengambil langkah tegas untuk menangani permasalahan ini demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Riyanta.
Selain itu, GJL juga menyuarakan dukungan terhadap pengembangan wirausaha baru, keberhasilan program ketahanan pangan, kemudahan pengurusan perizinan, serta penyaluran dana hibah atau CSR yang lebih tepat sasaran. Riyanta menegaskan bahwa GJL ingin berkontribusi dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendukung pembangunan daerah.
Perwakilan GJL dari berbagai daerah turut menyampaikan aspirasi spesifik. Ketua GJL Kota Semarang, Budipriyono, menyoroti sengketa tanah antara warga dan Pemerintah Kota Semarang yang hingga kini belum menemukan titik terang. Sementara itu, perwakilan dari Batang mengeluhkan proses peralihan status tanah yang dinilai masih dipersulit oleh birokrasi.
Baca juga : Gerakan Pangan Murah di Paal 4 Manado: Apresiasi Warga kepada Pemerintah dan Kepolisian Sulawesi Utara
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Jateng, Sumanto, SH, menyampaikan apresiasi atas kehadiran GJL yang secara proaktif menyuarakan permasalahan masyarakat. “DPRD selalu terbuka terhadap masukan dari organisasi masyarakat, dari elemen mana pun. Aspirasi seperti ini akan menjadi perhatian kami bersama Pemerintah Provinsi,” tegas Sumanto. Ia juga memastikan bahwa masukan yang disampaikan akan diteruskan kepada Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk ditindaklanjuti.
Audiensi ini mencerminkan semangat kolaborasi antara DPRD Jateng dan organisasi masyarakat dalam menangani isu-isu strategis. GJL, sebagai ormas yang mengusung visi keadilan dan kemajuan sosial, diharapkan terus menjadi mitra strategis dalam pembangunan Jawa Tengah.
Pewarta : Sriyanto
