RI News. Manila – Di tengah tekanan krisis energi global akibat konflik di Timur Tengah, Filipina dan China kembali membuka jalur dialog tingkat tinggi mengenai Laut China Selatan. Kedua negara menjajaki langkah awal kerja sama eksplorasi minyak dan gas, sekaligus membahas upaya menjaga stabilitas pasokan energi dan pupuk bagi perekonomian regional.
Pertemuan tersebut merupakan putaran ke-11 Mekanisme Konsultasi Bilateral (Bilateral Consultation Mechanism/BCM) yang dibentuk pada 2017, dan menjadi pertemuan pertama sejak Januari 2025. Pembicaraan berlangsung di Quanzhou, Provinsi Fujian, China, pada 27–28 Maret 2026, dan digelar secara bersamaan dengan Konsultasi Kementerian Luar Negeri ke-24.
Menurut Kementerian Luar Negeri Filipina, Manila kembali menegaskan posisi prinsipnya, termasuk keprihatinan mendalam atas insiden-insiden di laut yang mengancam keselamatan personel Filipina dan nelayan tradisional. Filipina juga menekankan komitmen terhadap penyelesaian damai, komunikasi yang transparan, serta penghormatan terhadap hukum internasional.
Kedua pihak melakukan pertukaran awal mengenai potensi kerja sama minyak dan gas di wilayah yang diperebutkan. Selain itu, mereka menyoroti pentingnya menjamin akses energi dan pupuk yang stabil, terutama ketika pasokan global terganggu akibat konflik di Timur Tengah.
Langkah ini sangat relevan setelah Presiden Ferdinand Marcos Jr. secara resmi menyatakan keadaan darurat energi nasional beberapa hari sebelumnya. Deklarasi tersebut dikeluarkan menyusul risiko gangguan pasokan minyak yang semakin nyata. Pemerintah Filipina pun aktif mencari diversifikasi sumber impor bahan bakar, termasuk opsi dari China.
Selain isu energi, pembicaraan menyentuh berbagai bidang kerja sama praktis, seperti pengembangan energi terbarukan, sektor pertanian, perdagangan bilateral, serta inisiatif pertukaran antarmasyarakat. Di antaranya adalah kemungkinan penerapan bebas visa dan pembukaan rute penerbangan langsung guna meningkatkan hubungan antarwarga.
Baca juga : Houthi Masuk Arena: Perang Timur Tengah Semakin Meluas, Ancaman terhadap Jalur Pelayaran Global Meningkat
Filipina menyebutkan bahwa kedua negara terus mencatat kemajuan dalam membangun kepercayaan di laut, termasuk melalui mekanisme komunikasi langsung antara kedua penjaga pantai.
Dalam pernyataan terpisah, Wakil Menteri Luar Negeri China Sun Weidong menekankan perlunya “tindakan konkret” dari Filipina untuk memperbaiki hubungan kedua negara. Konsultasi lanjutan antara para menteri luar negeri direncanakan akan digelar pada akhir tahun ini.
Klaim China atas hampir seluruh Laut China Selatan kerap tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Filipina dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Ketegangan di lapangan masih kerap terjadi, dengan Manila kerap melaporkan manuver yang dianggap berbahaya serta penggunaan meriam air yang menghambat misi pengiriman pasokan ke wilayah terdepan.
Meski Mahkamah Arbitrase Internasional pada 2016 telah memutuskan bahwa klaim historis China tidak memiliki dasar hukum, Beijing tetap menolak mengakui putusan tersebut.
Pertemuan kali ini menjadi diskusi paling komprehensif mengenai hubungan bilateral sejak Maret 2023. Kedua pihak tampak berupaya menyeimbangkan antara pengelolaan perselisihan maritim dengan peluang kerja sama di bidang ekonomi dan energi, di tengah dinamika geopolitik yang semakin rumit.
Analis mencatat bahwa kebutuhan mendesak Filipina terhadap keamanan energi telah menjadi katalisator baru dalam diplomasi kedua negara. Namun, keberhasilan dialog ini sangat bergantung pada kemampuan kedua belah pihak menjaga kepercayaan dan menghindari eskalasi di lapangan.
Pembicaraan ini menunjukkan bahwa meski ketegangan tetap ada, pintu dialog dan kerja sama tetap terbuka demi kepentingan stabilitas regional dan kesejahteraan masyarakat.
Pewarta : Setiawan Wibisono
About the Author
