RI News Portal. Subulussalam, 19 Agustus 2025 – Pemerintahan Kota Subulussalam kembali dikejutkan dengan pengunduran diri pejabat tinggi. Kali ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Subulussalam, Ir. Alhaddin, memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh yang bersangkutan kepada tim jurnalistik kami pada Selasa, 19 Agustus 2025.
Ir. Alhaddin menyampaikan bahwa surat pengunduran dirinya telah diserahkan secara resmi kepada Wali Kota Subulussalam, H.M. Rasyid Bancin. Keputusan ini, menurutnya, didorong oleh dua faktor utama: kondisi kesehatan yang menurun dan usia yang telah mendekati masa purna tugas. “Saya merasa kondisi fisik saya sudah tidak lagi optimal untuk menjalankan tugas berat sebagai kepala dinas. Selain itu, usia saya juga sudah mendekati batas purna tugas, sehingga saya memilih untuk mengundurkan diri,” ujar Alhaddin saat diwawancarai.
Lebih lanjut, Alhaddin mengungkapkan bahwa niatnya untuk mengundurkan diri sebenarnya telah disampaikan secara lisan kepada Wali Kota beberapa waktu sebelumnya. Namun, keputusan resmi baru diwujudkan melalui surat pengunduran diri yang diserahkan pada pekan ini. Pengunduran diri ini menyebabkan kekosongan jabatan di Dinas PUPR, yang merupakan salah satu dinas strategis dalam pembangunan infrastruktur kota.
Pengunduran diri Ir. Alhaddin ini bukanlah yang pertama terjadi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam di bawah kepemimpinan Wali Kota H.M. Rasyid Bancin dan Wakil Wali Kota Nasir Kombih, SE, yang dilantik pada 15 Februari 2025. Sebelumnya, pada Juli 2025, Kepala Dinas Perhubungan, Ibnu Hajar, S.Sos, juga mengundurkan diri dari jabatannya, hanya tiga pekan setelah dilantik sebagai bagian dari pergeseran pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama pada 20 Juni 2025.
Pengunduran diri Ibnu Hajar sempat menimbulkan keheranan publik karena dilakukan secara mendadak tanpa alasan yang jelas dalam surat resminya. Dalam konfirmasi kepada media, Ibnu Hajar hanya menyebutkan bahwa ia kembali bertugas sebagai staf di Sekretariat Daerah Kota Subulussalam. Pengunduran diri dua kepala dinas ini menandai dinamika signifikan dalam struktur birokrasi Pemko Subulussalam di bawah kepemimpinan baru.
Dengan mundurnya dua kepala dinas dalam kurun waktu kurang dari enam bulan, Pemko Subulussalam kini menghadapi tantangan untuk menjaga stabilitas dan kontinuitas kinerja dinas-dinas strategis. Dinas PUPR, yang bertanggung jawab atas pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, serta Dinas Perhubungan, yang mengelola sistem transportasi kota, merupakan dua pilar penting dalam mendukung visi pembangunan daerah.
Baca juga : Dampak Tingginya Screen Time pada Anak: Perspektif Akademis dari Pernyataan Menteri Koordinator PMK
Wali Kota H.M. Rasyid Bancin belum memberikan pernyataan resmi terkait pengunduran diri Ir. Alhaddin. Namun, terkait pengunduran diri Ibnu Hajar sebelumnya, Wali Kota telah menunjuk Awaluddin, SE, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan untuk mengisi kekosongan jabatan sementara. Belum ada informasi mengenai siapa yang akan ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas PUPR pasca-pengunduran diri Alhaddin.
Pengunduran diri beruntun ini memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat tentang faktor-faktor yang memengaruhi stabilitas kepemimpinan di lingkungan Pemko Subulussalam. Beberapa pihak menduga bahwa tekanan tugas, dinamika internal birokrasi, atau faktor pribadi seperti kesehatan dan usia menjadi pemicu utama. Namun, tanpa pernyataan resmi yang lebih rinci, spekulasi publik terus bergulir.
Di sisi lain, masa kepemimpinan Wali Kota H.M. Rasyid Bancin dan Wakil Wali Kota Nasir Kombih masih berada pada tahap awal. Publik berharap pemerintahan baru ini mampu segera menstabilkan struktur birokrasi untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program pembangunan. Langkah strategis, seperti penunjukan pejabat yang kompeten dan penguatan koordinasi antar-dinas, menjadi krusial untuk menghadapi tantangan ini.
Pengunduran diri Ir. Alhaddin sebagai Kepala Dinas PUPR menambah daftar dinamika birokrasi di Kota Subulussalam. Meski didasari alasan kesehatan dan usia, keputusan ini kembali menyoroti perlunya perhatian serius terhadap manajemen sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan. Publik kini menanti langkah konkret dari Wali Kota H.M. Rasyid Bancin untuk mengisi kekosongan jabatan dan memastikan roda pemerintahan tetap berjalan efektif.
Pewarta : Jaulim Saran
