RI News. Manila, 16 November 2026 – Filipina memperkuat jaringan kemitraan militernya bersama Australia, Jepang, dan Amerika Serikat. Langkah ini dilakukan ketika ketegangan dengan China di Laut China Selatan belum juga mereda. Kemitraan tersebut meliputi latihan bersama, penyediaan peralatan pengawasan, dan koordinasi yang lebih erat antarpasukan.
Puncaknya terjadi pada Minggu (15/11/2026), ketika Manila dan Canberra menandatangani kesepakatan pertahanan baru. Menurut pejabat Filipina, kesepakatan ini dirancang untuk mempermudah penyelenggaraan patroli gabungan, latihan militer, dan operasi bantuan bencana.
Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro Jr. dan Duta Besar Australia Marc Innes-Brown. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese hadir menyaksikan upacara tersebut di sela kunjungannya untuk mengikuti pertemuan puncak regional.

Dokumen yang diberi nama Defence Cooperation Arrangement itu memperbarui perjanjian kedua negara tahun 1995. Kesepakatan ini juga melengkapi perjanjian pasukan kunjungan (visiting forces agreement) yang berlaku sejak 2012. Perjanjian tersebut telah memungkinkan personel militer kedua negara berlatih di wilayah satu sama lain.
Teodoro menilai kesepakatan baru akan menyederhanakan prosedur kegiatan bersama. Ia mengilustrasikan perubahan itu dengan perbandingan sederhana. “Daripada 100 langkah untuk melakukan satu hal, sekarang hanya perlu 10 langkah,” ujarnya kepada wartawan.
Menurutnya, keterpaduan angkatan laut, udara, dan darat kedua negara akan memperkuat kemampuan Filipina menangkal ancaman, termasuk di Laut China Selatan.
Pemerintah Australia menjelaskan bahwa kesepakatan ini mencakup pertukaran informasi, perencanaan dan pelatihan militer, pemantauan aktivitas di laut, serta pengembangan infrastruktur pertahanan.
Baca juga : Misteri 1998 KY26: Benda Langit Mungil yang Dikira Wahana Soviet Hilang, Ini Penjelasan Para Ilmuwan
Saat ditanya apakah kesepakatan ini ditujukan untuk menghadapi China, Albanese menepis anggapan tersebut. “Ini tidak ditujukan kepada satu negara mana pun. Ini tentang mendukung kedaulatan setiap negara,” katanya.
Ia menambahkan bahwa sebagian besar perdagangan Australia melintasi Laut China Selatan, sehingga keterbukaan jalur pelayaran menjadi kepentingan yang tidak bisa diabaikan.
Di luar kesepakatan bilateral itu, Australia mengumumkan tambahan pendanaan bagi program Kemitraan Maritim Asia Tenggara (Southeast Asia Maritime Partnerships). Melalui program ini, mitra regional akan menerima drone udara dan permukaan, peralatan komunikasi aman, serta pelatihan untuk mendeteksi dan menanggapi ancaman di laut maupun serangan siber. Besaran dana tambahan tersebut tidak diungkapkan.
Penandatanganan ini bukan langkah tunggal. Pada 9 November, Jepang menyetujui pengadaan radar pantai dan drone pengawasan bagi militer Filipina melalui hibah 4,3 miliar yen atau sekitar 24 juta euro. Peralatan tersebut diarahkan untuk memantau pergerakan kapal di perairan sekitar Filipina.
Sehari kemudian, 10 November, Australia, Jepang, Filipina, dan Amerika Serikat menyatakan komitmen bersama untuk membangun pusat koordinasi militer gabungan di Filipina. Keempat negara juga sepakat menyelaraskan investasi pertahanan dan memperluas latihan bersama.

Klaim China di Laut China Selatan tumpang tindih dengan klaim Filipina dan sejumlah negara Asia Tenggara lainnya. Beijing sebelumnya mengkritik kegiatan militer gabungan Manila bersama mitra-mitranya karena dianggap meningkatkan ketegangan kawasan.
Dari sisi hukum internasional, pengadilan arbitrase pada 2016 memutuskan bahwa klaim hak historis China atas sumber daya tidak memiliki dasar hukum sejauh melampaui hak yang diberikan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Beijing hingga kini menolak putusan tersebut.
Dalam kajian hubungan internasional, pola yang ditunjukkan Filipina sejalan dengan strategi penyeimbangan (balancing) negara yang lebih kecil. Strategi ini dilakukan dengan memperluas jejaring kemitraan agar kemampuan menangkal ancaman tidak bergantung pada satu sekutu saja. Namun, pernyataan Albanese menunjukkan bahwa para mitra memilih membingkai kerja sama ini sebagai upaya menjaga kedaulatan dan keamanan pelayaran, bukan sebagai blok yang menghadapi negara tertentu.
Pewarta : Anjar Bramantyo
Tagline: #FilipinaAustralia, #LautChinaSelatan, #KerjaSamaPertahanan, #DiplomasiMaritim, #KeamananKawasan, #AsiaTenggara, #AliansiMiliter, #UNCLOS,
