RI News. Jakarta – Negara besar tidak selalu ditentukan oleh luas wilayah, jumlah penduduk, atau melimpahnya sumber daya alam. Sejarah ekonomi global membuktikan bahwa kekayaan alam yang berlimpah sering kali justru menjadi jebakan stagnasi jika tidak dikelola dengan bijak. Sebaliknya, negara-negara dengan keterbatasan sumber daya alam mampu melesat menjadi kekuatan ekonomi dunia berkat tata kelola yang efektif, disiplin institusi, dan visi jangka panjang.
Indonesia berada di persimpangan krusial ini. Dengan populasi lebih dari 275 juta jiwa dan nilai ekonomi yang telah melampaui 1,4 triliun dolar AS, negeri ini kerap diproyeksikan sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia pada pertengahan abad ini oleh berbagai lembaga internasional. Namun, potensi besar itu bisa berubah menjadi ilusi belaka tanpa pengelolaan yang cerdas dan berkelanjutan.
Selama dua dekade terakhir, Indonesia memang mencatat kisah sukses stabilitas makroekonomi di antara negara berkembang: pertumbuhan rata-rata sekitar 5 persen per tahun, inflasi terkendali di kisaran 3 persen, serta rasio utang pemerintah yang relatif rendah. Fondasi ini patut diapresiasi. Namun, stabilitas semata belum cukup untuk membawa Indonesia naik kelas menjadi ekonomi maju. Tantangan utama kini adalah transformasi struktural: mengurangi ketergantungan pada komoditas dan konsumsi domestik, meningkatkan kontribusi manufaktur yang selama ini stagnan di sekitar 19 persen PDB, serta memastikan pertumbuhan lebih inklusif.
Rasio Gini memang menurun dari 0,41 pada 2011 menjadi 0,38 pada 2023, tetapi kesenjangan akses terhadap pembiayaan, teknologi, dan infrastruktur masih lebar. Untuk mempercepat perubahan ini, kebutuhan investasi sangat masif. Estimasi lembaga internasional menunjukkan rasio investasi ideal mencapai 35–40 persen dari PDB, sementara realisasi saat ini baru 30–32 persen. Tambahan ratusan miliar dolar AS diperlukan dalam dua dekade mendatang, terutama untuk infrastruktur, energi transisi, manufaktur bernilai tambah, dan ekonomi digital.
Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) memiliki keterbatasan, dengan sebagian besar terserap untuk belanja rutin dan program sosial. Di sinilah aset negara melalui badan usaha milik negara (BUMN) menjadi potensi besar: nilai aset yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp10.000 triliun di berbagai sektor strategis. Jika dikelola secara profesional, aset ini bisa menjadi penggerak utama pembangunan. Namun, pengelolaan skala raksasa menuntut institusi yang kuat, strategi investasi jangka panjang, serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika global.
Keberadaan lembaga pengelola investasi negara menjadi semakin relevan. Pengalaman Singapura melalui Temasek dan GIC, serta Norwegia dengan sovereign wealth fund-nya yang kini bernilai lebih dari satu triliun dolar AS, menunjukkan bahwa keberhasilan tidak semata bergantung pada besarnya aset, melainkan kualitas institusi pengelola: independensi, transparansi, profesionalisme, dan fokus pada nilai jangka panjang.
Baca juga : Kodim Wonogiri Gelar Bazar Ramadhan Murah, Dukung Persiapan Lebaran Masyarakat
Danantara, yang resmi diluncurkan pada 24 Februari 2025, hadir sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut. Setelah satu tahun beroperasi, lembaga ini telah memasuki fase refleksi mendalam. Bukan sekadar menilai kinerja jangka pendek—seperti komitmen investasi miliaran dolar AS di sektor prioritas atau rencana penempatan dana hingga belasan miliar dolar pada 2026—melainkan menakar kekuatan fondasi tata kelola yang sedang dibangun.
Satu tahun ini digunakan untuk menyusun struktur organisasi, merumuskan strategi investasi, dan menguji mekanisme pengawasan. Hasilnya mungkin belum tercermin dalam lonjakan pertumbuhan ekonomi secara langsung, tetapi justru di sinilah masa depan ditentukan. Institusi kuat lahir dari disiplin konsisten, bukan dari hasil instan. Seperti Temasek yang butuh puluhan tahun untuk mencapai reputasi global, Danantara pun memerlukan waktu panjang untuk membuktikan diri.
Lembaga ini lahir dari gagasan strategis: negara tidak hanya mengatur perekonomian, tetapi juga harus mengelola kekayaannya secara aktif dan profesional untuk mendukung transformasi jangka panjang. Di tengah perubahan ekonomi global—dari disrupsi teknologi hingga ketegangan geopolitik yang memengaruhi arus investasi—keberadaan institusi seperti ini menjadi krusial untuk menjaga ketahanan dan daya saing.
Tantangan ke depan tidak ringan. Namun, satu tahun perjalanan Danantara menunjukkan arah yang jelas: membangun fondasi transparan, profesional, dan berorientasi pada nilai berkelanjutan. Keberhasilan bukan diukur dari satu tahun semata, melainkan dari konsistensi menjaga prinsip tata kelola baik serta kemampuan beradaptasi.
Pada akhirnya, pertanyaan tentang Danantara melampaui kinerja sebuah lembaga investasi. Ini adalah pertanyaan mendasar: apakah Indonesia mampu membangun institusi ekonomi yang kuat untuk mengelola masa depannya sendiri? Satu tahun mungkin belum memberikan jawaban final, tetapi cukup untuk menentukan langkah awal menuju Indonesia yang lebih makmur dan setara pada 2045. Potensi besar bangsa ini hanya akan terwujud jika kekayaan dikelola bukan sekadar sebagai angka, melainkan sebagai warisan strategis bagi generasi mendatang.
Pewarta : Albertus Parikesit
About the Author
