RI News Portal. Jakarta, 19 Juli 2025 – Bali tetap menjadi destinasi unggulan pariwisata nasional sekaligus ikon Indonesia di mata dunia. Namun, sejumlah persoalan klasik seperti keberadaan vila ilegal, kemacetan lalu lintas, dan pengelolaan sampah masih menjadi pekerjaan rumah besar. Menteri Pariwisata (Menpar) Putri Wardhana Widiyanti menegaskan bahwa perhatian serius terhadap tata kelola pariwisata Bali tak bisa lagi ditunda.
“Provinsi Bali menjadi contoh nyata bagaimana pariwisata menjadi penggerak ekonomi daerah. Namun, lonjakan wisatawan juga menghadirkan tantangan besar, terutama pada aspek tata ruang dan akomodasi,” ujar Menpar Widiyanti dalam keterangan resminya, Sabtu (19/7/2025).
Widiyanti menyoroti maraknya vila tak berizin yang tetap beroperasi, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam distribusi manfaat ekonomi pariwisata dan berpotensi merusak tata ruang. “Pemerintah provinsi sudah mulai melakukan verifikasi akomodasi. Ini harus terus didorong dan diikuti dengan penertiban yang tegas,” tambahnya.
Menurutnya, tata ruang pariwisata Bali harus dikembangkan secara lebih merata. Konsentrasi wisata yang hanya bertumpu pada kawasan tertentu berisiko menimbulkan tekanan berlebih pada infrastruktur dan lingkungan. “Pengembangan destinasi di luar pusat wisata utama sangat diperlukan agar dampak pariwisata dapat tersebar merata dan berkelanjutan,” jelasnya.
Kemacetan dan pengelolaan sampah juga menjadi dua isu prioritas yang dinilai Menpar harus segera ditangani. Kedua masalah tersebut tidak hanya berdampak pada kualitas pengalaman wisatawan, tetapi juga mempengaruhi citra Bali sebagai destinasi kelas dunia. “Kualitas wisata Bali harus dijaga dengan pembenahan infrastruktur dan tata kelola lingkungan yang lebih baik,” katanya.
Selain masalah infrastruktur, perilaku wisatawan turut menjadi sorotan. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai insiden terkait pelanggaran norma dan budaya lokal oleh turis asing memicu perhatian publik. Menpar Widiyanti menekankan pentingnya edukasi wisatawan melalui kampanye digital, promosi di platform internasional, serta pendekatan diplomatik melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).
“Edukasi wisatawan penting agar mereka bisa menghormati budaya lokal dan etika berwisata. Ini menjadi bagian dari upaya menjaga harmoni sosial di destinasi,” ujarnya.
Menpar Widiyanti menutup pernyataannya dengan menekankan perlunya kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat. “Bali adalah wajah pariwisata Indonesia di mata dunia. Untuk menjaga reputasinya, diperlukan sinergi lintas sektor dan komitmen bersama,” tegasnya.
Pewarta : Yogi Hilmawan
