RI News. Manila,16 November 2026 – Negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) memutuskan tetap menutup akses bagi pemimpin tertinggi Myanmar untuk hadir dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) blok tersebut. Keputusan itu diambil pada Minggu (15/11/2026), saat pembukaan rangkaian KTT tahunan di Manila, Filipina, dan menandai sikap bahwa komitmen Myanmar terhadap kesepakatan regional dianggap belum terpenuhi.
Dalam forum itu, para kepala negara dan pemerintahan mengevaluasi pelaksanaan Konsensus Lima Poin, kerangka penyelesaian krisis yang disepakati ASEAN pada April 2021. Hasil evaluasinya kurang menggembirakan. Para pemimpin menilai pemerintah Myanmar yang ditopang militer belum menjalankan rencana itu secara memadai, sementara serangan terhadap penduduk sipil masih berlangsung, baik oleh aparat militer maupun kelompok bersenjata lain.
Krisis Myanmar bermula ketika militer mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan terpilih yang dipimpin Aung San Suu Kyi. Gelombang unjuk rasa prodemokrasi yang muncul sesudahnya dibubarkan dengan kekerasan. Situasi itu mendorong sebagian warga mengangkat senjata, dan konflik bersenjata kini menjalar ke banyak wilayah. ASEAN, yang beranggotakan 11 negara, berupaya menjadi penengah melalui rencana lima poin tersebut.

Dalam pernyataannya, para pemimpin ASEAN menegaskan kembali keprihatinan mendalam atas lambannya kemajuan. Mereka meminta seluruh pihak yang bertikai, terutama angkatan bersenjata, aparat keamanan, dan kelompok bersenjata, menurunkan tingkat kekerasan serta menghentikan serangan yang menyasar warga sipil dan fasilitas umum. Mereka juga mendorong langkah nyata untuk membangun kembali rasa saling percaya antarpihak.
Seruan ini sejalan dengan temuan pelapor hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bulan lalu. Pelapor itu menyatakan bahwa pemerintah Myanmar yang didukung militer secara sengaja menyerang penduduk sipil untuk menebar ketakutan dan memaksa mereka patuh.
ASEAN memutuskan larangan terhadap pemimpin dan menteri luar negeri Myanmar menghadiri pertemuan puncak tetap berlaku sampai ada kemajuan bermakna dalam pelaksanaan rencana damai. Rencana itu memuat sejumlah poin, di antaranya penghentian kekerasan secara segera dan dialog yang difasilitasi utusan khusus ASEAN. Selama pembatasan berlangsung, Myanmar hanya boleh diwakili pejabat diplomat karier berpangkat lebih rendah, termasuk dalam rangkaian pertemuan di Manila.
Dampak krisis ini juga terasa pada tata kelola organisasi. Myanmar sebenarnya dijadwalkan memegang keketuaan bergilir ASEAN tahun ini dan menjadi tuan rumah berbagai pertemuan regional. Namun, akibat konflik dalam negeri, giliran itu dialihkan kepada Filipina.
Menteri Luar Negeri Filipina Theresa Lazaro, yang saat ini menjabat utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, mengakui pengeboman dan pengungsian penduduk masih terjadi. Dalam konferensi pers di Manila, ia menyebut ASEAN akan memberi Myanmar ruang untuk menyelesaikan persoalan secara bertahap, sambil terus memantau perkembangannya.
KTT tiga hari ini juga dijadwalkan mempertemukan ASEAN dengan sejumlah pemimpin dunia, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Berdasarkan rancangan komunike akhir yang diperoleh, konflik di kawasan, termasuk perang di Myanmar, akan menjadi salah satu pokok pembahasan.
Dari sudut pandang diplomasi regional, keputusan ini memperlihatkan dilema lama ASEAN. Organisasi tersebut mengedepankan prinsip konsensus dan non-intervensi, tetapi di sisi lain menghadapi tuntutan untuk menunjukkan hasil nyata dalam melindungi warga sipil. Selama kekerasan belum mereda, tekanan terhadap efektivitas ASEAN dalam menangani krisis Myanmar diperkirakan akan terus berlanjut.
Pewarta : Setiawan Wibisono
Tagline: #ASEAN, #Myanmar, #KTTASEAN, #KonsensusLimaPoin, #Filipina, #KonflikMyanmar, #DiplomasiKawasan, #PerlindunganWargaSipil,
