RI News Portal. Banjarbaru, 13 Januari 2026 – Dalam upaya memperkuat fondasi pendidikan nasional, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran vital Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dalam menyediakan akses buku berkualitas bagi siswa di lembaga pendidikan inklusif. Kunjungan presiden ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 9 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Senin lalu menjadi momentum untuk menekankan pentingnya literasi sebagai pilar pembangunan manusia. “Mereka bisa akses ya, lewat online buku digital dapat dibaca,” ujar Presiden Prabowo, menandai apresiasinya terhadap integrasi teknologi digital dalam ekosistem pendidikan.
Kunjungan tersebut tidak hanya simbolis, melainkan bagian dari agenda nasional untuk memperluas akses pendidikan berkualitas di kalangan masyarakat marjinal. Presiden secara langsung meninjau fasilitas perpustakaan sekolah, yang telah diperkaya dengan ribuan koleksi buku cetak berkat dukungan Perpusnas. Selain itu, kehadiran Anjungan Baca Digital (ABD) memungkinkan siswa mengakses sumber daya elektronik secara daring, mengatasi keterbatasan geografis dan ekonomi. Inisiatif ini mencerminkan pendekatan holistik dalam penguatan literasi, di mana buku fisik dan digital saling melengkapi untuk mendorong minat baca di kalangan peserta didik dari latar belakang kurang mampu.
Prestasi yang diraih Sekolah Rakyat dalam waktu singkat turut menjadi sorotan. Hanya dalam enam bulan sejak pendiriannya, sejumlah siswa telah meraih penghargaan akademik tingkat nasional, termasuk juara olimpiade. “Saya kagum, baru enam bulan sudah ada yang juara olimpiade. Saya terharu dan bangga,” kata Presiden Prabowo, yang melihat hal ini sebagai bukti efektivitas model pendidikan terintegrasi. Capaian tersebut tidak lepas dari dukungan infrastruktur literasi, di mana karya tulis siswa telah dipamerkan hingga skala nasional, membuktikan bahwa investasi pada akses bacaan dapat mempercepat mobilitas sosial.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menautkan inisiatif ini dengan visi konstitusional bangsa. Mengacu pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ia menegaskan bahwa tujuan bernegara adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui perlindungan dari kemiskinan, kelaparan, penyakit, dan penderitaan. “Kita bernegara untuk memperbaiki kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Itu tujuan kita merdeka,” tegasnya. Pesan ini disampaikan langsung kepada siswa, dengan imbauan agar mereka tidak merendahkan diri karena asal-usul keluarga. “Jangan kau kecil hati, jangan malu orang tuamu hanya buruh atau petani miskin. Mereka mulia, bekerja keras dengan cara halal untuk masa depanmu,” pesannya, yang sarat dengan nilai empati dan motivasi.
Lebih jauh, kunjungan ini menandai peresmian 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar seperti Papua, Maluku, serta Nusa Tenggara. Program ini dirancang untuk menjangkau daerah-daerah yang selama ini minim akses pendidikan berkualitas, dengan target pembangunan hingga 500 unit sekolah pada 2029. Setiap sekolah direncanakan menampung 1.000 siswa, sehingga total penerima manfaat bisa mencapai setengah juta anak bangsa. “Cita-cita saya di akhir masa jabatan 2029, kemiskinan ekstrem bisa kita hilangkan dari Indonesia,” ungkap Presiden, menjadikan pendidikan sebagai instrumen utama dalam agenda pemberantasan kemiskinan.
Pendekatan ini menawarkan perspektif baru dalam jurnalisme pendidikan, di mana inovasi literasi tidak hanya dilihat sebagai sarana akademik, melainkan sebagai katalisator perubahan sosial-ekonomi. Dengan mengintegrasikan dukungan perpustakaan nasional ke dalam model sekolah inklusif, pemerintah membuka jalan bagi generasi muda untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan awal Sekolah Rakyat di Banjarbaru menjadi contoh bahwa investasi pada literasi digital dan cetak dapat menghasilkan dampak cepat, sekaligus menginspirasi kebijakan serupa di tingkat regional.
Pewarta : Abertus Parikesit
About the Author
