Tapanuli Selatan, 26 Agustus 2025 – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Tabagsel Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Tapanuli Selatan pada Selasa, 26 Agustus 2025. Aksi ini mengusung tema “Mendukung KPK Menangkap Gus Irawan Pasaribu Terkait Korupsi Dana CSR BI-OJK,” menyoroti dugaan keterlibatan Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, dalam penyelewengan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) senilai miliaran rupiah.
Aksi ini diwarnai kekecewaan mendalam dari para demonstran. Mereka mengecam ketidakhadiran Bupati Gus Irawan Pasaribu, yang disebut absen dengan alasan sakit. Ketua Aliansi Tabagsel Bersatu, M. Hadi Susandra Lubis, menilai alasan tersebut sebagai upaya penghindaran Valerie dari pertanggungjawaban publik. “Ini sudah menjadi konsumsi publik yang luar biasa. Dampaknya pada Kabupaten Tapanuli Selatan juga luar biasa,” ujar Hadi dalam orasinya.
Hadi menegaskan bahwa masyarakat berhak mendengar penjelasan langsung dari bupati, bukan melalui perantara. Ia menyebut sikap bupati yang diwakili asisten sebagai tindakan “pengecut” dan tidak kompeten dalam menjawab tuntutan rakyat. “Kami menilai justru pengecut, karena yang kami minta bertanggung jawab adalah Bupati. Asisten yang hadir menjawab tuntutan kami itu justru tidak kompeten, seharusnya Bupati di sini,” tegasnya.
Dugaan keterlibatan Gus Irawan Pasaribu dalam kasus korupsi dana CSR BI dan OJK bukanlah isu baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya mengungkap adanya aliran dana hingga Rp25 miliar per anggota DPR RI Komisi XI dalam satu periode, termasuk masa ketika Gus Irawan menjabat sebagai anggota Komisi XI DPR RI periode 2019–2024. Dana tersebut, yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sosial seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pembangunan fasilitas umum, justru diduga disalurkan ke sejumlah yayasan yang terkait dengan anggota komisi. Penyaluran ini dilakukan melalui mekanisme persetujuan anggaran BI dan OJK, yang seharusnya dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Menurut laporan KPK, dua anggota DPR RI, Satori dari Partai Nasdem dan Heri Gunawan dari Partai Gerindra, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Satori diduga menerima Rp12,52 miliar, sementara Heri Gunawan Rp15,86 miliar, dengan sebagian dana digunakan untuk kepentingan pribadi seperti pembelian aset dan pembangunan properti. Pengakuan Satori bahwa mayoritas anggota Komisi XI DPR RI periode 2019–2024 menerima dana serupa semakin memperluas sorotan terhadap kasus ini, termasuk menyeret nama Gus Irawan Pasaribu.
Aliansi Tabagsel Bersatu menegaskan bahwa kasus ini bukan sekadar isu lokal, melainkan telah menjadi perhatian nasional. Hadi mendesak KPK untuk bertindak cepat dan tegas tanpa memandang status pejabat atau afiliasi politik. “Kami menyatakan sikap kepada KPK, harus betul-betul menjadikan kasus ini motivasi bagi penegakan supremasi hukum. Jangan ada yang kebal hukum, sekalipun pejabat atau kader partai besar,” tegasnya.
Aksi unjuk rasa ini juga mencerminkan keresahan masyarakat Tapanuli Selatan terhadap dampak dugaan korupsi yang telah memperburuk kondisi daerah. Hadi menyoroti bahwa penyalahgunaan dana CSR telah merugikan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat. “Dana CSR itu untuk rakyat, untuk membangun fasilitas umum, untuk pemberdayaan ekonomi, bukan untuk keuntungan pribadi,” katanya.
Aliansi Tabagsel Bersatu berencana melanjutkan aksi ini dengan menggelar pengajian akbar dan doa bersama di Halaman Bolak dalam waktu dekat, sebagai bentuk solidaritas dan tekanan lanjutan kepada penegak hukum. Mereka juga menyatakan akan terus memantau perkembangan penyelidikan KPK dan menuntut transparansi penuh dalam pengusutan kasus ini.
Sementara itu, KPK menyatakan telah memiliki bukti kuat terkait penyaluran dana CSR BI dan OJK, termasuk dari penggeledahan di kantor BI dan OJK pada Desember 2024. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendalami keterlibatan pihak lain, termasuk anggota Komisi XI DPR RI lainnya, berdasarkan pengakuan Satori dan bukti yang telah dikumpulkan.
Kasus ini menjadi pengingat penting akan perlunya pengawasan ketat terhadap pengelolaan dana publik, termasuk dana CSR. Aliansi Tabagsel Bersatu dan masyarakat Tapanuli Selatan berharap KPK dapat mengusut tuntas kasus ini untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap supremasi hukum dan memastikan keadilan bagi masyarakat yang telah dirugikan.
Pewarta: Indra Saputra
About the Author
