RI News Portal. Sukadana, Lampung Timur — 12 Agustus 2025 Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) menggelar aksi damai di pusat pemerintahan Kabupaten Lampung Timur. Aksi ini merupakan bentuk ekspresi publik terhadap kebijakan penempatan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang dinilai belum mencerminkan keberpihakan terhadap putra daerah.
Dalam orasi yang berlangsung di halaman Kantor Bupati, massa GERAM menyuarakan keresahan atas dominasi pejabat dari luar daerah dalam struktur pemerintahan. Mereka menilai bahwa posisi strategis seperti Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Sekretaris Daerah seharusnya diisi oleh aparatur yang telah lama mengabdi di Lampung Timur.
“Kami meminta kepada Bupati Lampung Timur, Ibu Ela Siti Nuryamah, untuk menempatkan pejabat strategis dari kalangan putra daerah, bukan pejabat impor dari luar Lampung Timur,” tegas Endy Abdurraup, S.E., S.H., perwakilan dari LSM LEMBAR.
Tuntutan GERAM: Empat Poin Strategis
Aliansi GERAM menyampaikan empat tuntutan utama yang mencerminkan dorongan terhadap reformasi birokrasi berbasis lokalitas:
| No | Tuntutan |
|---|---|
| 1 | Penempatan seluruh Kepala SKPD dan Sekretaris Daerah dari putra daerah. |
| 2 | Penolakan terhadap pejabat dari luar Kabupaten Lampung Timur. |
| 3 | Dorongan agar pejabat tinggal di rumah dinas untuk mendukung ekonomi lokal. |
| 4 | Ancaman aksi lanjutan jika aspirasi tidak direspons secara serius. |
Partisipasi Lintas Komunitas dan Lembaga
Aksi damai ini turut dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan, dan LSM lintas sektor. Beberapa tokoh yang hadir antara lain:
- Fauzi Ahmad, S.H. – LSM GENTA Lampung Timur
- Drs. Mukaram Sanjaya – LPSN-PB Lampung Timur
- Burhanudin – ORMAS LASKAR Lampung
- Nurbei Husen – LSM TOPAN RI
- Sapri Wantoni – LSM Belati
Baca juga : Pengungkapan Kasus Pencurian dengan Kekerasan di Lampung Timur: Respons Cepat Tim Tekab 308 Presisi
Pengamanan aksi dilakukan oleh jajaran TNI dan Polri, memastikan jalannya orasi berlangsung tertib dan damai.
Aksi GERAM mencerminkan dinamika antara prinsip meritokrasi dan representasi lokal dalam birokrasi daerah. Di satu sisi, tuntutan agar pejabat berasal dari putra daerah mengandung nilai keadilan sosial dan penguatan identitas lokal. Di sisi lain, hal ini menantang prinsip seleksi berbasis kompetensi yang sering kali melampaui batas geografis.
Kebijakan penempatan pejabat publik idealnya mempertimbangkan:
- Rekam jejak pengabdian lokal
- Pemahaman terhadap karakteristik sosial dan budaya daerah
- Kompetensi teknokratik dan kepemimpinan adaptif
Salah satu tokoh masyarakat menutup orasi dengan harapan yang menggambarkan esensi tuntutan GERAM:
“Kami ingin pembangunan dan kepemimpinan di Lampung Timur benar-benar dijalankan oleh orang yang paham daerah ini.”
Aksi damai GERAM menjadi refleksi penting atas tuntutan demokratisasi birokrasi di tingkat lokal. Pemerintah daerah diharapkan mampu merespons aspirasi ini dengan kebijakan yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan sumber daya manusia lokal tanpa mengabaikan kualitas dan integritas pelayanan publik.
Pewarta : Lii
About the Author
