RI News Portal. Medan, 1 Juli 2025 – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa 73,47% rumah tangga di Sumatra Utara (Sumut) telah memiliki akses terhadap hunian layak pada tahun 2024. Namun, angka tersebut masih menyisakan sekitar 400.000 rumah tangga (dari total 1,5 juta) yang belum dapat menikmati fasilitas perumahan yang memadai.
Merespons hal tersebut, Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, mendorong seluruh bupati dan wali kota di Sumut untuk mengoptimalkan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program ini dinilai sebagai solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah dengan persyaratan yang lebih ringan.
“Ini program luar biasa dari Presiden RI yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, terutama di tingkat kabupaten/kota. FLPP memberikan kemudahan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah,” ujar Bobby dalam rapat koordinasi virtual bersama BP Tapera dan kepala daerah se-Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin (30/6/2025).
Program FLPP menawarkan sejumlah keuntungan, di antaranya uang muka hanya 1% dari harga rumah dengan suku bunga tetap (flat) 5%. Sebagai contoh, untuk rumah senilai Rp166 juta (harga sesuai ketentuan FLPP di Sumut), calon pembeli hanya perlu menyiapkan uang muka sekitar Rp1 juta.
“Ini sangat terjangkau dibanding KPR konvensional. Jika dimaksimalkan, program ini akan membantu banyak keluarga mendapatkan rumah layak,” tegas Bobby.
Meski menawarkan banyak kemudahan, realisasi FLPP di Sumut hingga 25 Juni 2025 baru mencapai 4,32% atau 5.003 unit dari target yang ditetapkan. Heru Pudyo Nugroho, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), menyatakan bahwa sosialisasi masif diperlukan agar program ini bisa menjangkau lebih banyak masyarakat.
“Kami ingin masyarakat memahami betapa mudahnya program ini. Pengajuan bisa dilakukan melalui aplikasi SiKasep, sedangkan informasi rumah tersedia di sikumbang.tapera.go.id,” jelas Heru melalui telekonferensi.
Baca juga : Kejagung dan Kejati Sulsel Amankan Buronan Pajak Rp1,7 Miliar Asal Papua di Makassar
Heru menekankan bahwa FLPP hanya menjual rumah ready stock yang telah memenuhi standar kualitas. Calon pembeli diwajibkan melihat langsung properti yang dipilih melalui platform digital BP Tapera dan melakukan verifikasi mandiri, termasuk selfie di lokasi untuk memastikan kesesuaian spesifikasi.
“Kami bekerja sama dengan 20 asosiasi pengembang terdaftar di SIRENG dan memastikan lokasi perumahan terdaftar di SIKUMBANG. Ini untuk mencegah praktik penjualan rumah di bawah standar,” tegas Heru.
Gubernur Bobby berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, BP Tapera, dan pengembang dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian layak di Sumut. Dengan pemanfaatan FLPP secara optimal, diharapkan angka rumah tangga tanpa akses perumahan layak dapat berkurang signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
“Kami akan terus mendorong percepatan program ini agar lebih banyak masyarakat Sumut yang terbantu,” pungkas Bobby.
Pewarta : Adi Saputra Tanjoeng
