“Karena kapal kita ini walaupun diam saja tidak bergerak, tapi dieselnya tetap hidup, dan untuk menghidupkan air condition, AC, karena kalau AC dimatikan, peralatan elektronik akan rusak di dalamnya, itu bahayanya.” – Laksamana TNI Muhammad Ali.
RI News Portal. Jakarta, 28/4/2025, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Muhammad Ali, mengungkapkan masalah serius yang dihadapi oleh TNI AL terkait tunggakan bahan bakar minyak (BBM) kepada Pertamina yang telah mencapai angka triliunan rupiah. Dalam rapat bersama dengan Komisi I DPR RI di Senayan, Jakarta, Laksamana Ali menyampaikan bahwa tunggakan ini mencapai Rp 2,25 triliun pada bulan sebelumnya, dengan kewajiban baru yang dikenakan sebesar Rp 3,2 triliun.
“Untuk bahan bakar memang ini masih sangat terbatas. Kemarin ada tunggakan itu bahan bakar Rp 2,25 triliun, dan saat ini kita sudah dikenakan harus membayar utang lagi Rp 3,2 triliun,” ungkap Ali. Tunggakan tersebut, menurut KSAL, mengganggu kegiatan operasional TNI AL, yang pada gilirannya berdampak pada kesiapan dan mobilitas angkatan laut.
Tantangan Operasional: Kebutuhan BBM yang Terus Meningkat
Laksamana Ali menekankan pentingnya BBM bagi operasional kapal-kapal milik TNI AL, bahkan ketika kapal-kapal tersebut tidak bergerak. Meski kapal-kapal TNI AL diam di tempat, mesin diesel dan berbagai perangkat lainnya, seperti sistem pendingin udara (AC) yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan peralatan elektronik, tetap membutuhkan pasokan bahan bakar yang konsisten. Ali menjelaskan, apabila sistem pendingin AC dimatikan, risiko kerusakan peralatan elektronik di dalam kapal sangat besar.
“Karena kapal kita ini walaupun diam saja tidak bergerak, tapi dieselnya tetap hidup, dan untuk menghidupkan air condition, AC, karena kalau AC dimatikan, peralatan elektronik akan rusak di dalamnya, itu bahayanya,” lanjut Ali.
Pentingnya pasokan BBM yang terjamin untuk mendukung kesiapan alat utama sistem senjata (Alutsista) TNI AL menjadi titik utama dalam pembahasan ini. TNI AL, dengan armada kapal yang tersebar di berbagai wilayah perairan Indonesia, memerlukan pengelolaan sumber daya energi yang efisien dan berkelanjutan untuk menjaga ketahanan operasionalnya.
Permohonan Penghapusan Tunggakan dan Peralihan ke Harga Subsidi
Dalam kesempatan tersebut, Laksamana Ali memohon agar tunggakan BBM yang ada bisa “diputihkan” atau dihapuskan, mengingat dampak signifikan yang ditimbulkan terhadap operasional TNI AL. Ia berharap Komisi I DPR RI dapat membantu agar masalah ini dapat diselesaikan dengan kebijakan yang mendukung kelancaran operasional.
“Harapannya, ini bisa diputihkan, sehingga tidak mengganggu kegiatan operasional kami. Kami berharap ini bisa ditanggulangi dengan bantuan dari pihak-pihak terkait, termasuk DPR,” kata Ali.
Selain itu, Ali juga mengusulkan agar harga BBM yang dikenakan kepada TNI AL dialihkan dari tarif industri menjadi harga subsidi, serupa dengan kebijakan yang diterapkan pada Polri. Harga BBM yang saat ini dikenakan masih mengikuti harga industri, yang jauh lebih tinggi dibandingkan harga subsidi yang dapat mengurangi beban anggaran TNI AL.
“Terus kemudian bahan bakar kita juga masih harga industri, harusnya mungkin dialihkan menjadi subsidi. Beda dengan Polri perlakuannya. Nah ini mungkin perlu disamakan nanti,” imbuhnya.
Kesimpulan dan Prospek Kebijakan Mendatang
Masalah tunggakan BBM ini merupakan tantangan besar bagi TNI AL dalam mendukung operasional yang maksimal. Permintaan untuk mengalihkan harga BBM ke subsidi dan menghapuskan tunggakan yang ada menunjukkan urgensi kebutuhan akan kebijakan yang lebih mendukung stabilitas operasional militer Indonesia, khususnya Angkatan Laut.
Langkah-langkah yang diusulkan oleh Laksamana Ali perlu mendapat perhatian serius dari pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan DPR RI. Pengelolaan BBM yang efisien dan terjangkau akan sangat memengaruhi kesiapan dan efektivitas TNI AL dalam menjalankan tugasnya, baik dalam pertahanan nasional maupun dalam misi kemanusiaan dan perdamaian internasional.
Penyelesaian masalah tunggakan ini diharapkan dapat memperkuat komitmen pemerintah dalam mendukung kebutuhan logistik pertahanan negara, sekaligus menjamin kelangsungan operasional TNI AL secara optimal.
Pewarta : Yudha Purnama
#rinewsadvertaising, #iklanrinews, #ruangiklan, #terkinirinews,
#beritarinews, #viralrinews, #updaterinews, #inforinews,
#beritarepublikindonesia, #beritaindonesia, #republikindonesianews,
#indonesianews, #republicindonesianews, #republicindonesiannews,
#beritacepat, #beritabaru, #ri_news, #republikindonesiaportal, #pertalberitaindonesia,
#rinewsportal, #republikindonesiaportal, #republicindonesianewsportal, #republicindonesianportal
