RI News. Jakarta – 16 November 2026 – Pemerintah mengusulkan agar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memegang peran lebih besar dalam menjembatani kemitraan antara pelaku usaha besar dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Usulan itu dituangkan dalam revisi Undang-Undang tentang Kadin yang kini dibahas bersama Komisi VI DPR RI.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan bahwa penguatan peran tersebut merupakan salah satu poin dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kadin. Dokumen itu diserahkan pemerintah dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Senin.
Menurut Budi, pemerintah mendukung Kadin menjalankan sejumlah fungsi strategis. Fungsi itu meliputi pendidikan dan pelatihan vokasi, penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), transformasi digital, dan promosi investasi. Kadin juga diharapkan memperkuat kemitraan usaha besar dengan UMKM serta membina hubungan antara pelaku usaha dan pekerja.

“Pemerintah mendukung peran Kadin dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, penyusunan SKKNI, transformasi digital, promosi investasi, kemitraan usaha besar dengan UMKM, serta pembinaan hubungan antara pelaku usaha dan pekerja,” ujar Budi.
Pemerintah juga mengusulkan skema keanggotaan yang lebih terbuka. Dalam skema itu, Kadin memfasilitasi pemberian keanggotaan kepada pelaku usaha yang mendaftarkan badan usaha atau mengurus perizinan perusahaan. Langkah ini diharapkan memperluas basis keanggotaan dan jangkauan organisasi, terutama bagi pelaku UMKM yang selama ini belum banyak terhubung dengan wadah dunia usaha.
RUU Kadin merupakan inisiatif DPR untuk memperbarui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin. Regulasi lama itu telah berlaku hampir empat dekade, sehingga pembaruan dinilai perlu agar selaras dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan dunia usaha saat ini.
Dalam pembahasan RUU, pemerintah menugaskan enam pejabat untuk mewakili pemerintah bersama DPR. Mereka adalah Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri UMKM, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Hukum.
Dari sisi legislatif, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menilai Kadin perlu diperkuat agar tidak berhenti sebagai forum komunikasi dunia usaha. Menurut dia, UMKM masih menghadapi persoalan produktivitas, akses pasar, dan pemenuhan standar global, sehingga memerlukan dukungan untuk meningkatkan daya saing.
“Kadin perlu diperkuat agar tidak hanya berperan sebagai wadah komunikasi dan representasi dunia usaha, tetapi juga mampu menjadi jembatan antara dunia usaha dan kebijakan pemerintah, memperkuat keterhubungan antara pelaku usaha besar dan UMKM, serta memberikan manfaat nyata bagi anggotanya,” kata Adisatrya.
Pembahasan RUU ini akan berlanjut antara pemerintah dan DPR. Hasilnya akan menentukan seberapa jauh Kadin dapat berperan sebagai penghubung antara kebijakan negara, pelaku usaha besar, dan UMKM.
Pewarta : Yogi Hilamawan
Tagline: #Kadin, #RUUKadin, #UMKM, #KemitraanUsaha, #KomisiVIDPR, #BudiSantoso, #DIMRUU, #EkonomiInklusif,
