RI News, Jakarta, 14 November 2026 – Partai Gerindra menyatakan akan menjatuhkan sanksi organisasi paling berat kepada Bupati Kupang berinisial YL apabila dugaan kekerasan seksual yang dilaporkan seorang perempuan berusia 21 tahun terbukti secara hukum. Sikap itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Sabtu.
Habiburokhman menegaskan bahwa partainya tidak akan memberi toleransi terhadap kader yang terlibat tindak pidana kekerasan seksual. “Kami akan memberikan sanksi tegas berupa pemecatan dan mendorong yang bersangkutan dipecat juga sebagai bupati,” ujarnya.
Selain menyoroti sanksi internal partai, Ketua Komisi III DPR RI itu mendorong Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) mengusut perkara tersebut secara objektif. Menurut dia, proses hukum harus berjalan tanpa pengistimewaan terhadap siapa pun, termasuk pejabat publik.
Sebagai legislator yang membidangi penegakan hukum, ia menilai laporan korban perlu segera ditindaklanjuti. Ia juga meminta penyidik menangkap dan menahan terduga pelaku apabila telah ditemukan bukti permulaan yang cukup. Jika tuduhan itu terbukti di pengadilan, ia meminta pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Polda NTT memastikan telah menerima dan sedang menyelidiki laporan tersebut. Kepala Bidang Humas Polda NTT, Komisaris Besar Polisi Henry Novika Chandra, di Kupang pada Jumat (13/11) menjelaskan bahwa laporan diterima pada Kamis (12/11) dan tercatat dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.
Menurut Henry, dugaan peristiwa itu terjadi pada Rabu, 11 November 2026, di salah satu kompleks rumah dinas di Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Ia menekankan bahwa penyelidik masih mendalami informasi yang ada.
Baca juga: Prabowo Mendarat di Manila, Bawa Agenda Penguatan Kerja Sama Kawasan di Panggung KTT ke-49 ASEAN
Berdasarkan keterangan awal pelapor, peristiwa bermula saat korban bersama sejumlah saksi mendatangi lokasi setelah menerima informasi tentang tawaran pekerjaan. Dalam pertemuan itu, korban mengaku mengalami tindakan yang diduga mengarah pada kekerasan seksual secara fisik oleh terlapor. Seusai kejadian, korban menghubungi saksi untuk meminta pertolongan dan dijemput meninggalkan lokasi.
Henry menegaskan bahwa Polda NTT menangani laporan ini dengan mengedepankan profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Kepolisian juga menyatakan akan memperhatikan hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Hingga berita ini disusun, perkara masih berada pada tahap penyelidikan. Status hukum terlapor belum ditetapkan, sehingga asas praduga tak bersalah tetap berlaku sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Pewarta : Vitalis No
Tagline: #Gerindra, #Habiburokhman, #BupatiKupang, #KekerasanSeksual, #PoldaNTT, #SanksiTegas, #PenegakanHukum, #KeadilanKorban,
About the Author
