RI News. Wonogiri, Rabu 11 November 2026 – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wonogiri mencatat 8.408 orang terindikasi terlibat judi online (judol) dalam data keluarga penerima manfaat (KPM). Sebagian besar dari mereka berasal dari kelompok masyarakat yang berada pada desil 1 sampai 4, yakni lapisan ekonomi terbawah.
Temuan itu disampaikan Kepala BPS Kabupaten Wonogiri, Rahmad Iswanto, saat memaparkan data kemiskinan tahunan. Menurutnya, ribuan orang tersebut tersebar di seluruh 25 kecamatan di Wonogiri.
Sebaran terbanyak ada di Kecamatan Kismantoro dengan sekitar 1.013 orang. Posisi berikutnya ditempati Kecamatan Purwantoro dengan kisaran 753 orang, lalu Kecamatan Pracimantoro dengan kisaran 634 orang.
Rahmad menegaskan bahwa mayoritas yang terindikasi judol berada pada desil 1 sampai 4. Kelompok ini mencakup warga yang hidup dalam kemiskinan ekstrem hingga mereka yang rentan jatuh miskin.
Pola serupa terlihat di Kecamatan Giritontro, yang mencatat setidaknya 220 orang terindikasi judol. Dari jumlah itu, 69 orang berada di desil 1, 62 orang di desil 2, 44 orang di desil 3, dan 39 orang di desil 4. Hanya tiga orang yang berasal dari desil 5-6.
BPS juga mencatat rendahnya partisipasi warga dalam mekanisme sanggah yang disediakan Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Dari lebih delapan ribu orang yang terindikasi, hanya sekitar 380 orang atau 4,52 persen yang mengajukan sanggahan atas pengaitan nama mereka dengan judol.
Rahmad berharap data ini dapat menjadi rujukan bagi pihak terkait dalam menyusun penanganan yang menyeluruh, tidak hanya untuk kemiskinan, tetapi juga untuk judol dan pinjaman online (pinjol) yang kini marak di tengah masyarakat.
Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PPKB & P3A) Wonogiri, Anton Tyas Harjanto, menyebut KPM yang terindikasi judol terancam dihentikan dari daftar penerima bantuan sosial. Ia menjelaskan bahwa pemutusan bansos akibat judol dan pinjol sebenarnya sudah ada sejak triwulan pertama dan kedua 2024, tetapi jumlahnya masih kecil. Memasuki triwulan ketiga, angkanya melonjak tajam, dan lonjakan itu tidak hanya terjadi di Wonogiri, melainkan di seluruh Indonesia.
Baca juga: Aksi Anarkis Pecah di Gedung DPRD DIY, 94 Orang Diamankan dalam Penanganan Terpadu hingga Malam Hari
Menyikapi hal tersebut, Dinsos mengedepankan langkah solutif lewat mekanisme sanggah dan verifikasi ulang data di lapangan. Anton tidak menutup kemungkinan adanya faktor lain di balik melonjaknya indikasi ini, seperti kesalahan data di tingkat pusat atau penyalahgunaan data pribadi secara ilegal. Karena itu, ia mengajak masyarakat tidak serta-merta menghakimi warga yang namanya terindikasi.
Layanan sanggah dibuka dekat dengan warga melalui desa dan kelurahan. Warga cukup membawa dokumen pendukung dan mengisi formulir yang tersedia. Anton juga mengimbau masyarakat lebih berhati-hati menjaga kerahasiaan data pribadi agar kasus serupa tidak terulang.
Pewarta: Nandar Suyadi
Tagline: #JudolWonogiri, #BPSWonogiri, #BansosTepatSasaran, #KPMTerindikasiJudol, #DesilKemiskinan, #SanggahBansos, #LiterasiDigital, #WonogiriBerdaya,
About the Author
