RI News. Yerusalem, 27 Oktober 2026 – Warga Israel hari ini menggunakan hak pilih dalam pemilu yang dinilai banyak pengamat sebagai salah satu yang paling menentukan dalam sejarah negara itu. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, 77 tahun, berupaya mempertahankan kekuasaan di tengah persaingan ketat melawan blok oposisi yang dipimpin mantan kepala militer Gadi Eisenkot.
Pemilu ini berlangsung tiga tahun setelah serangan kelompok militan pimpinan Hamas pada 7 Oktober 2023. Sekitar 1.200 orang tewas dan 251 lainnya disandera dalam peristiwa itu, yang disebut sebagai kegagalan keamanan paling mematikan dalam sejarah Israel. Para sandera terakhir dibebaskan melalui kesepakatan gencatan senjata tahun lalu.
Pascaserangan, banyak pihak memperkirakan karier politik Netanyahu segera berakhir. Perkiraan itu tidak terbukti. Ia melewati masa penuh krisis dalam negeri dan konflik di berbagai front kawasan, dan kini kembali menjadi kandidat yang kuat. Hasil hari ini akan menentukan apakah ia mengukuhkan reputasi sebagai penyintas politik ulung atau mengakhiri karier panjangnya dengan catatan pahit.
Mantan Perdana Menteri Ehud Olmert, yang pernah bersekutu dengan Netanyahu sebelum menjadi rivalnya, menilai taruhan kali ini belum pernah sebesar ini. Menurutnya, yang dipertaruhkan mencakup keamanan nasional, masa depan lembaga demokrasi, dan posisi Israel di mata dunia. Para politikus memang lazim menyebut pemilu mereka paling menentukan, katanya, tetapi “kali ini memang benar demikian.”
Kubu oposisi menuntut pertanggungjawaban Netanyahu atas peristiwa 7 Oktober dan atas kegagalan mengubah kemenangan militer menjadi capaian diplomatik. Eisenkot, yang putra dan dua keponakannya gugur dalam pertempuran, menyebut yang ditawarkan Netanyahu adalah “perang abadi”. Kubu oposisi juga menjuluki pemerintahan yang akan berakhir sebagai “pemerintahan gagal” dan berjanji membuka penyelidikan resmi atas lolosnya serangan tersebut.
Pendukung Netanyahu menyampaikan narasi sebaliknya. Mereka menilai ia dikhianati aparat pertahanan, lalu berhasil membalikkan keadaan lewat serangan terhadap Hamas, Hizbullah di Lebanon, dan Iran. Kampanyenya mengusung slogan “Kanan atau Palestina”, yang menyiratkan bahwa lawan politiknya akan menyetujui berdirinya negara Palestina. Para rival utamanya menolak tudingan itu. Netanyahu juga menolak penyelidikan resmi dan menyebut kampanye militernya sebagai “perang penebusan”. Dengan dukungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, ia kembali mengarahkan sorotan ke Iran, termasuk ancaman melanjutkan perang dan menghancurkan program nuklir negara itu.
Baca juga : Plenum Kelima di Beijing: Disiplin Partai Jadi Taruhan Jelang Estafet Kekuasaan Xi Jinping
Ofensif militer Israel ke Gaza telah menewaskan lebih dari 74.000 warga Palestina menurut otoritas kesehatan setempat, dan menyisakan wilayah itu dalam kehancuran. Konflik juga meluas menjadi perang tanpa batas waktu di Lebanon dan Iran. Netanyahu kini menghadapi surat perintah penangkapan internasional, sementara sejumlah ahli menuduh Israel melakukan genosida. Kekerasan pemukim di Tepi Barat yang diduduki turut memperburuk citra Israel. Mayoritas warga Israel dari berbagai spektrum politik menolak tuduhan kejahatan perang dan genosida tersebut.
Ironisnya, penderitaan di Gaza nyaris absen dari wacana kampanye. Solusi dua negara, yang secara internasional masih dipandang sebagai jalan keluar paling realistis, juga menjadi topik yang dihindari karena tidak populer di kalangan pemilih. Olmert, yang memimpin perundingan serius terakhir dengan pihak Palestina, meyakini pemerintahan berikutnya tidak akan bisa mengabaikan isu itu terlalu lama. Menurutnya, tekanan internasional akan memaksanya kembali ke meja pembahasan.
Masyarakat Israel juga terbelah soal pembebasan dinas militer bagi pria ultra-Ortodoks. Kekesalan publik terhadap kebijakan ini menguat seiring ratusan prajurit muda gugur dan puluhan ribu warga dipanggil sebagai pasukan cadangan. Netanyahu, yang dekat dengan partai-partai ultra-Ortodoks, menolak mengakhiri pembebasan tersebut.
Isu lain adalah rencana perombakan sistem hukum yang ia luncurkan sebelum perang. Para penentang menuduh rencana itu bertujuan melemahkan pengadilan agar ia terhindar dari proses hukum atas tuduhan korupsi. Rencana itu kini dibekukan, tetapi sekutu Netanyahu ingin menghidupkannya kembali.
Israel menganut sistem pemilu berbasis partai, dan belum pernah ada partai yang meraih 61 kursi mayoritas seorang diri. Pembentukan koalisi pun tak terhindarkan. Jajak pendapat menunjukkan persaingan sangat ketat antara blok Netanyahu dan blok Eisenkot, sementara partai-partai Arab yang tidak berafiliasi berkampanye gencar. Karena kedua blok Yahudi utama menyatakan tidak akan memerintah bersama mitra Arab, negosiasi panjang di antara sekitar selusin partai sangat mungkin terjadi.
Beberapa skenario terbuka, mulai dari pemerintahan persatuan Netanyahu dan Eisenkot, pemerintahan pimpinan Eisenkot yang didukung partai Arab dari luar koalisi, hingga pemilu ulang awal tahun depan dengan Netanyahu tetap menjabat sementara. Eisenkot menyatakan tidak akan masuk pemerintahan Netanyahu, tetapi sejarah politik menunjukkan janji semacam itu pernah diingkari.
Bagi warga Palestina, siapa pun pemenangnya tidak banyak mengubah harapan mereka akan perbaikan hidup.
Pewarta: Setiawan Wibisono
Tagline: #PemiluIsrael, #BenjaminNetanyahu, #GadiEisenkot, #Serangan7Oktober, #KonflikGaza, #SolusiDuaNegara, #PolitikTimurTengah, #EhudOlmert,
About the Author
