RI News. Beijing – Elite politik China berkumpul dalam sidang tertutup empat hari yang dimulai Senin (26/10/2026). Agenda utamanya adalah memperkuat disiplin Partai Komunis China (PKC). Pertemuan ini dikenal sebagai Plenum Kelima Komite Sentral, dan berlangsung sekitar setahun sebelum pergantian kepemimpinan yang secara luas diperkirakan akan kembali menempatkan Presiden Xi Jinping di pucuk partai.
Kantor berita resmi Xinhua melaporkan bahwa Xi membuka sidang dengan menyampaikan laporan kerja. Ia juga memaparkan rancangan keputusan tentang “tata kelola partai secara penuh dan ketat”. Kebijakan ini diarahkan agar para kader semakin disiplin, efektif, dan bersih dari korupsi.
Kampanye antikorupsi telah menjadi ciri kepemimpinan Xi sejak 2012. Kritikus menilai skalanya yang masif, termasuk menyasar sosok yang dipandang sebagai rival politik, turut berfungsi memperkuat kekuasaannya. Kini cakupannya melebar. Pejabat yang berkinerja buruk juga ditindak, dan jumlah yang dihukum karena “formalisme” dan “birokratisme” meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir. Dua istilah itu merujuk pada pelanggaran seperti kelalaian tugas, sikap pasif, dan tindakan ceroboh yang menghambat pembangunan.
Ruby Osman, penasihat kebijakan senior di Tony Blair Institute for Global Change, London, menilai arah kampanye telah bergeser. Menurutnya, tujuannya kini lebih pada membangun sistem disiplin yang mampu menjaga prioritas politik Xi lintas siklus kepemimpinan, bukan sekadar menyingkirkan rival elite. Ia juga menyebut rekor kampanye disiplin tidak otomatis berarti korupsi kembali marak. Angka itu lebih mencerminkan standar yang terus dinaikkan partai terhadap para pejabat.
Mingda Qiu, analis senior Eurasia Group, menegaskan bahwa kampanye antikorupsi belum akan mereda. Menurutnya, pejabat kini diuji bukan hanya soal loyalitas, tetapi juga kepatuhan dan tindakan nyata.
Penilaian itu sejalan dengan pernyataan Xi dalam pertemuan Januari, sebagaimana dimuat dalam artikel Oktober di Qiushi Journal, publikasi Komite Sentral. Xi menyebut keputusan pimpinan tertinggi partai pada umumnya berjalan lancar. Namun, inspeksi dan audit menemukan persoalan seperti pembangkangan terhadap aturan dan pelaksanaan yang keliru.
Xi juga memperingatkan soal “orang bermuka dua”, yaitu mereka yang tampak setia secara politik tetapi diam-diam menentang perintah. Ia menekankan perlunya kewaspadaan selama masa transisi agar kader yang diangkat benar-benar setia, andal, konsisten antara ucapan dan perbuatan, serta berani bertanggung jawab.
Dampak pembersihan akan terlihat dari jumlah kursi kosong di ruang sidang. Neil Thomas, peneliti senior di Asia Society Policy Institute, bersama Lobsang Tsering dan Shengyu Wang, mencatat bahwa 42 dari 44 pejabat berlatar belakang militer yang terpilih sebagai anggota penuh Komite Sentral pada 2022 telah dibersihkan atau menghilang. Pembersihan pejabat sipil juga disebut memecahkan rekor.
Komite Sentral memulai masa jabatan pada 2022 dengan lebih dari 370 anggota penuh dan anggota pengganti. Para peneliti memperkirakan tingkat kehadiran pekan ini bisa di bawah 80 persen. Jika benar, angka itu akan menjadi yang terendah untuk plenum mana pun sejak berakhirnya era Mao Zedong pada 1976.
Xi menghapus batas masa jabatan presiden pada 2018 dan oleh sebagian kalangan dipandang sebagai pemimpin China paling berkuasa sejak Mao. Ia diperkirakan dikukuhkan kembali sebagai pemimpin partai pada musim gugur 2027.
Thomas memperkirakan akan ada pengawasan lebih ketat terhadap belanja publik dan proyek besar, pemanfaatan teknologi yang lebih luas untuk membongkar korupsi, serta sanksi lebih berat bagi pejabat yang gagal memenuhi prioritas Xi. Ia juga menduga muncul rumusan ideologis baru yang memperkuat otoritas Xi.
Soal personel, Steve Tsang, direktur SOAS China Institute di London, menyebut pengangkatan baru mungkin terjadi, tetapi Xi bisa saja menunggu Kongres Partai lima tahunan tahun depan. Jika ada posisi yang diisi sekarang, menurutnya, yang dipilih pasti loyalis.
Dengan demikian, plenum ini dipandang sebagai landasan menuju masa jabatan keempat sekaligus penguat harapan akan kesinambungan politik dan kebijakan. “Perhatikan pengawasan yang lebih ketat terhadap para pejabat yang bersaing untuk masuk ke tim kepemimpinan berikutnya,” ujar Thomas.
Pewarta : Setiawan Wibisono.
Tagline: #PlenumKelimaChina, #XiJinping, #PartaiKomunisChina, #AntikorupsiChina, #PolitikChina, #DisiplinPartai, #KongresPartai2027, #BeritaInternasional,
About the Author
