RI News, Jakarta, Senin (19/10/2026) – Kesejahteraan warga di kawasan perbatasan tidak sekadar urusan pembangunan, tetapi juga fondasi pertahanan negara. Pandangan itu ditegaskan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat menyampaikan arah kebijakan pengelolaan wilayah terluar Indonesia di Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Jakarta.
Tito menyebut pembangunan perbatasan harus berpijak pada prinsip keadilan. Masyarakat yang hidup sejahtera, menurutnya, akan memiliki ikatan kebangsaan yang lebih kuat. Dalam kerangka itu, warga perbatasan diharapkan berperan sebagai zona penyangga (buffer zone) terhadap infiltrasi asing, baik dari jalur darat maupun laut.
“Tentu mengembangkan daerah perbatasan agar ada keadilan, rakyat di sana juga lebih sejahtera, dan itu dengan sejahteranya mereka akan memperkuat nasionalisme, dan mereka menjadi buffer zone dari infiltrasi darat maupun laut,” kata Tito.
Pernyataan tersebut disampaikan seusai serah terima jabatan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Pembangunan Daerah Tertinggal (BNPPDT) dari Tito, yang sebelumnya mengemban jabatan itu, kepada Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Maruli Simanjuntak.
Dari perspektif kebijakan publik, pernyataan ini menunjukkan pergeseran cara pandang terhadap perbatasan. Wilayah tersebut tidak lagi dilihat semata sebagai garis pertahanan yang dijaga secara militer, melainkan sebagai ruang sosial yang ketahanannya ditentukan oleh kualitas hidup penduduknya. Pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan dipandang saling menopang dalam memperkuat ketahanan nasional.
Tito berharap penguatan pembangunan di wilayah perbatasan mampu menghadirkan keadilan bagi warga sekaligus memperkokoh rasa nasionalisme. Ia juga menaruh harapan pada kepemimpinan Maruli, yang dinilainya berpengalaman, untuk meningkatkan efektivitas lembaga tersebut, baik dalam pengelolaan perbatasan maupun pembangunan daerah tertinggal.
“Nah, saya berharap banyak di bawah Jenderal Maruli, yang sudah banyak pengalaman, dan masih menjabat sebagai Wakil Panglima TNI, tugas-tugas BNPP ini, ditambah daerah tertinggal, akan lebih efektif,” ujarnya.
Menanggapi amanat tersebut, Maruli menyatakan komitmennya untuk melanjutkan program yang telah berjalan sekaligus menyempurnakan pelaksanaan rencana pemerintah. Ia menegaskan bahwa pekerjaan yang masih dalam proses akan dituntaskan, sementara aspek yang memerlukan penguatan akan ditingkatkan.
“Ya saya kira tadi sudah disampaikan oleh Pak Mendagri bahwa kita akan melanjutkan apa-apa yang sudah, sedang proses pengerjaan, dan juga apa yang perlu-perlu ditingkatkan,” kata Maruli.
Baca juga : Dari Tanggul hingga Mangrove: Pantura Jawa Dilindungi dengan Dua Pendekatan Sekaligus
Ia menambahkan, sejumlah program yang direncanakan pada tahun ini akan diimplementasikan pada tahun berikutnya. Dengan bertambahnya cakupan tugas melalui BNPPDT, Maruli berharap pengelolaan kawasan perbatasan dapat berkembang lebih jauh.
“Ditambah lagi nanti dengan BNPPDT, mudah-mudahan kita akan lebih expand lagi nanti ke depannya,” ujarnya.
Pewarta; Albertus Parikesit
Tagline: #TitoKarnavian, #KawasanPerbatasan, #Nasionalisme, #BNPPDT, #MaruliSimanjuntak, #KesejahteraanRakyat, #DaerahTertinggal, #KetahananNasional,
About the Author
