RI News. Banda Aceh, 11 Juli 2026 – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa permintaan Pemerintah Aceh untuk mengolah gas Blok Andaman di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe masih dalam tahap kajian mendalam, terutama dari sisi kelayakan ekonomi. Pemerintah pusat berupaya menemukan solusi yang saling menguntungkan tanpa mengorbankan daya saing harga gas di pasar.
“Saya belum bisa memutuskan karena masih dalam pembahasan. Yang kita harus cari yang win-win. Kita nggak bisa mengatakan A kalau cost-nya tinggi,” kata Bahlil Lahadalia di Banda Aceh, Sabtu (11/7/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil usai menghadiri pelantikan pengurus DPD I Partai Golkar Aceh. Menurutnya, pengelolaan gas Blok Andaman pada dasarnya merupakan keputusan bisnis. Selama perhitungan ekonominya feasible, permintaan Aceh untuk pengolahan onshore di KEK Arun dapat diakomodasi. Namun, jika biaya produksi terlalu tinggi, opsi tersebut akan sulit direalisasikan.
“Karena nggak ada bisnis yang akan ujungnya rugi. Harus semuanya untung, ya. Untung bagi rakyat Aceh dalam konteks untuk pendapatannya, untung bagi investor. Dan kita bisa melakukan sharing terhadap pendapatan itu,” tegas Bahlil.
Sebelumnya, Mubadala Energy berhasil menemukan cadangan gas signifikan di lepas pantai Blok Andaman. Perusahaan tersebut menargetkan produksi awal sekitar 300 MMSCFD (juta kaki kubik standar per hari). Gubernur Aceh Muzakir Manaf telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM, meminta agar gas tidak diolah melalui skema FPSO di laut lepas, melainkan dibawa ke darat melalui Onshore Receiving Facility (ORF) di KEK Arun Lhokseumawe.
Aceh juga meminta agar sebagian gas dialokasikan untuk kebutuhan industri lokal, khususnya Pupuk Iskandar Muda (PIM), serta penundaan sementara dokumen Plan of Development (PoD).
Bahlil menjelaskan tantangan utama terletak pada lokasi temuan yang berada di atas 12 mil laut. Pembangunan pipa gas ke darat diperkirakan membutuhkan investasi sangat besar, sehingga berpotensi mendorong harga gas mencapai di atas 10 dolar AS per MMBTU—angka yang dinilai kurang kompetitif.
Baca juga : Siswa Lampung Bakal Kejar Prestasi di Black Hat USA: Dukungan Penuh Pemprov untuk Talenta Cyber Security
“Kalau kita bangun pipanya, itu cost-nya memang tinggi. Dan itu tidak akan menghasilkan harga jual gas yang kompetitif,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah pusat tetap mendukung pemanfaatan gas Andaman untuk kebutuhan domestik. Sebagian produksi direncanakan disalurkan ke PT PLN dan industri pupuk di Aceh, menggantikan pasokan LNG yang selama ini didatangkan dari Papua, Sulawesi, dan Kalimantan.
Bahlil menegaskan bahwa Mubadala Energy sebagai pemegang konsesi harus memastikan keberlanjutan proyek sekaligus memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Aceh melalui mekanisme bagi hasil yang adil.
Keputusan akhir diharapkan segera diambil setelah kajian ekonomi dan teknis rampung, mengingat potensi gas Andaman menjadi salah satu harapan baru bagi pembangunan ekonomi Aceh di tengah transisi energi nasional.
Pewarta : Jaulim Saran
Tagline: #BlokAndaman, #GasAceh, #BahlilLahadalia, #KEKArun, #MubadalaEnergy, #EnergiNasional, #PembangunanAceh,
About the Author
