RI News. Jakarta – Pengamat politik senior Boni Hargens menilai pelibatan personel Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam jabatan aparatur sipil negara (ASN) merupakan langkah yang wajar, sah, dan bahkan menjadi kebutuhan zaman. Menurutnya, pendekatan ini bukanlah upaya mendominasi birokrasi sipil, melainkan bentuk kontribusi institusi penegak hukum dalam memperkuat fondasi demokrasi Indonesia.
“Kalau memang personel polisi lebih kompeten untuk posisi tertentu dalam ranah sipil, tidak perlu lah kita terlalu berprasangka buruk terhadap institusi Polri,” ujar Boni Hargens dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu.
Boni menekankan bahwa Polri, sebagai bagian integral dari masyarakat sipil, memiliki tanggung jawab konstitusional untuk turut memperkuat demokrasi sipil. Ia mengajak seluruh publik untuk meninggalkan prasangka negatif dan melihat pelibatan ini secara lebih objektif, khususnya pada posisi-posisi strategis yang membutuhkan kompetensi teknis dan kelembagaan khas kepolisian.
Lebih lanjut, Boni menyatakan kepercayaannya terhadap komitmen Polri dalam melakukan pembenahan internal, baik dari sisi kinerja maupun budaya organisasi. Ia merujuk pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang menegaskan bahwa kebijakan ini sama sekali tidak bersifat memaksa. Penempatan personel Polri sepenuhnya bergantung pada kebutuhan riil dan permintaan konkret dari kementerian atau lembaga pemerintah terkait.
“Argumen Pak Kapolri tersebut menunjukkan komitmen Polri untuk tetap menjaga dan menghormati kultur demokrasi dalam kerangka negara hukum Indonesia,” tutur Boni.
Ia kemudian merumuskan tiga syarat utama yang harus dipenuhi agar kebijakan ini berjalan sehat. Pertama, penempatan harus berbasis kompetensi teknis yang relevan. Kedua, bersifat non-paksa atau murni atas permintaan. Ketiga, dilakukan dalam kerangka tanggung jawab sipil, di mana Polri dipandang bukan hanya sebagai aparat penegak hukum, melainkan juga mitra strategis dalam pembangunan nasional.
Baca juga : Transformasi Nusakambangan: Ketahanan Pangan dari Balik Jeruji yang Menginspirasi
Dalam perspektif yang lebih luas, Boni Hargens menempatkan isu ini dalam konteks geopolitik dan ekonomi kontemporer. Indonesia saat ini, katanya, sedang berada pada fase krusial yang menuntut konsolidasi kekuatan seluruh elemen bangsa. Hal ini mencakup dukungan penuh terhadap agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sekaligus menghadapi berbagai gejolak global yang berdampak pada stabilitas domestik.
“Skeptisisme terhadap Polri maupun institusi lain sudah tidak lagi relevan dengan kondisi kekinian,” tegasnya. Menurut Boni, seluruh komponen bangsa telah semakin dewasa dalam memahami esensi demokrasi sipil dan pentingnya mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dalam setiap fungsi institusi negara.
Pandangan Boni Hargens ini menawarkan perspektif baru di tengah perdebatan publik mengenai batas-batas peran institusi keamanan dalam ranah sipil. Alih-alih melihatnya sebagai potensi militerisasi birokrasi, ia justru menekankan potensi sinergi antar-institusi untuk mempercepat pembangunan dan menjaga stabilitas nasional di era yang penuh tantangan.
Pewarta : Yudha Purnama
Tagline : #BoniHargens, #PolriSipil, #DemokrasiIndonesia, #KonsolidasiNasional, #PrabowoGibran, #ReformasiBirokrasi, #KepolisianModern,
About the Author
