RI News. Tapanuli Selatan – Kabar mengenai hubungan kurang harmonis antara Bupati Tapanuli Selatan dengan Kapolres setempat semakin menjadi perbincangan publik menjelang akhir April 2026. Isu ini muncul di tengah dinamika pemerintahan daerah yang diharapkan berjalan selaras antara eksekutif dan aparat penegak hukum untuk mendukung pembangunan dan ketertiban masyarakat.
Aktivis Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH), M Hadi Susandra Lubis, menilai sinergitas antara pemerintah daerah dan kepolisian merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas wilayah. Menurutnya, munculnya isu “tidak srek” antara kedua pimpinan tertinggi di daerah ini menimbulkan pertanyaan serius di kalangan masyarakat.
“Sinergi antara bupati sebagai pemimpin eksekutif dengan kapolres sebagai ujung tombak penegakan hukum sangat krusial untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Hadi dalam pernyataannya, Kamis (30/4/2026).
Hadi menambahkan bahwa perbedaan pandangan dalam menyikapi berbagai persoalan daerah sebenarnya merupakan hal yang wajar dalam tata kelola pemerintahan. Namun, selama perbedaan tersebut tetap berada dalam koridor profesionalisme dan mengutamakan kepentingan masyarakat, hal itu tidak seharusnya menjadi sumber konflik yang berkepanjangan.
“Yang penting adalah bagaimana perbedaan itu dikelola dengan matang melalui komunikasi yang terbuka, bukan malah memicu spekulasi liar yang bisa mengganggu iklim kondusif di Tapanuli Selatan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hadi berharap kedua belah pihak segera memberikan klarifikasi langsung kepada publik. Transparansi, menurut dia, menjadi kunci untuk meredam rumor yang berpotensi memperkeruh suasana dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dan hukum.
Baca juga : Misteri Dana PKL Karanganyar: Kejari Ungkap Dugaan Penyimpangan Berjuta-juta Rupiah Selama Tiga Tahun
Hadi juga mengingatkan pentingnya menjaga hubungan yang solid antara kepala daerah dan aparat kepolisian, terutama dalam menghadapi tantangan nyata seperti penegakan hukum yang tegas, pengelolaan anggaran daerah yang akuntabel, serta upaya bersama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Bupati Tapanuli Selatan maupun Kapolres Tapanuli Selatan terkait isu yang beredar. Masyarakat di wilayah ini berharap agar isu ini tidak berkembang menjadi bola salju yang dapat mengganggu roda pemerintahan dan pelayanan publik ke depan.
Dalam situasi seperti ini, banyak pihak menekankan bahwa koordinasi lintas sektor bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan mendesak untuk mewujudkan Tapanuli Selatan yang lebih maju dan aman.
Pewarta : Indra Saputra
About the Author
