RI News. Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menggiatkan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai penggerak utama perekonomian kerakyatan. Hingga saat ini, sebanyak 5.503 unit gedung koperasi telah berhasil dibangun dari total 8.523 koperasi yang telah berbadan hukum di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Jawa Tengah, Eddy S. Bramiyanto, menyatakan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras yang terukur. Dari 5.887 unit koperasi yang telah memetakan lokasi pembangunan gedung, 5.503 di antaranya sudah memasuki tahap konstruksi fisik, dengan 1.456 unit berhasil rampung 100 persen.
“Capaian ini menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan pembangunan koperasi terbanyak kedua secara nasional,” ujar Eddy S. Bramiyanto.
Lebih dari sekadar fisik bangunan, kehadiran KDKMP mulai memberikan dampak nyata bagi penguatan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan. Puluhan koperasi kini aktif terlibat dalam penyediaan bahan pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ratusan koperasi lainnya menjalin kerja sama dengan Perum Bulog dalam Gerakan Pangan Murah, dengan total nilai transaksi mencapai sekitar Rp 9,5 miliar.
Menjelang Hari Raya Idul Fitri, ratusan KDKMP juga berperan penting dalam menjaga pasokan pangan dan menekan gejolak harga di tingkat konsumen, sehingga masyarakat dapat mengakses kebutuhan pokok dengan lebih stabil.
Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Brigjen Pol (Purn) Erwin Chahara Rusmana, menilai Jawa Tengah memiliki keunggulan strategis dalam pengembangan koperasi. Dukungan jumlah desa yang sangat besar serta budaya berkoperasi yang sudah mengakar kuat menjadi modal utama.
“Terkait Kopdes Merah Putih, potensi di Jateng sangat besar. Kebijakan ini menjadi prioritas Presiden, sehingga perlu kolaborasi semua pihak,” kata Erwin saat melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah di Semarang, Jumat (10/4/2026).
Erwin menekankan pentingnya pemetaan yang jelas dan sinergi lintas sektor, melibatkan pemerintah daerah, TNI, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mempercepat pengembangan KDKMP.
Baca juga : Polwan Polres Melawi Jadi Pembina Upacara di SD, Tanamkan Semangat Kartini untuk Generasi Muda
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pengembangan koperasi harus dilakukan secara serius, terstruktur, namun tetap fleksibel. Menurutnya, pendekatan satu ukuran untuk semua tidak lagi relevan.
“Tidak semua KDKMP harus dipukul rata. Harus disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah, dan tidak boleh dipaksakan satu desa satu koperasi,” tegas Ahmad Luthfi.
Pendekatan adaptif ini diharapkan dapat memastikan koperasi tumbuh secara berkelanjutan dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan serta potensi masyarakat setempat. Dengan penguatan kelembagaan dan kolaborasi yang solid, KDKMP diproyeksikan menjadi tulang punggung ekonomi desa yang tangguh di Jawa Tengah.
Pewarta: Nandar Suyadi
About the Author
