RI News. London – Puluhan ribu warga Inggris turun ke jalanan pusat London pada Sabtu (28 Maret 2026) dalam sebuah aksi damai bertajuk “March to Stop the Far Right”. Demonstrasi yang diorganisir oleh Together Alliance ini mencerminkan kekhawatiran luas masyarakat terhadap semakin kuatnya narasi anti-imigrasi dan politik populis sayap kanan di tengah ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan saat ini.
Aksi yang didukung ratusan serikat buruh, kelompok masyarakat sipil, dan organisasi anti-rasisme ini diperkirakan dihadiri sekitar 50.000 orang menurut penilaian kepolisian. Para peserta membawa spanduk yang menentang Partai Reform UK pimpinan Nigel Farage, yang saat ini unggul dalam berbagai jajak pendapat nasional. Selain kritik terhadap kebijakan anti-imigrasi, terlihat pula bendera Iran dan spanduk pro-Palestina yang menunjukkan keragaman isu yang diusung demonstran.
Menurut data jajak pendapat terkini, Reform UK berhasil mendahului Partai Buruh yang dipimpin Perdana Menteri Keir Starmer, serta partai-partai tradisional lainnya. Hal ini menandakan pergeseran signifikan dalam peta politik Inggris pasca-Brexit, di mana isu imigrasi, ekonomi, dan identitas nasional menjadi pusat perdebatan.
Zach Polanski, pemimpin Partai Hijau yang juga tengah menantang dominasi Partai Buruh, turut hadir dan berbicara dalam aksi tersebut. Kehadirannya semakin menegaskan bahwa tantangan terhadap Reform UK tidak hanya datang dari kelompok kiri tradisional, melainkan juga dari kekuatan politik baru yang menawarkan alternatif progresif.
Kepolisian Metropolitan London melaporkan 25 penangkapan terkait demonstrasi ini dan aksi pro-Palestina lain yang berlangsung secara bersamaan. Meski demikian, secara keseluruhan aksi berjalan dengan tertib, tanpa adanya bentrokan besar dengan kelompok kontra-demonstran.
Demonstrasi ini terjadi di tengah polarisasi politik yang semakin tajam di Inggris. Kebangkitan Reform UK sering dikaitkan dengan ketidakpuasan masyarakat terhadap penanganan isu imigrasi, biaya hidup, dan persepsi kegagalan pemerintahan Labour dalam memenuhi janji perubahan. Di sisi lain, aksi Together Alliance mencoba menawarkan narasi persatuan dan penolakan terhadap politik yang dianggap memecah belah masyarakat.
Baca juga : Diplomasi di Tengah Krisis: Filipina dan China Jajaki Kerja Sama Energi di Laut China Selatan
Para pengamat politik melihat aksi ini sebagai sinyal penting menjelang pemilu lokal yang akan datang. Apakah gelombang protes ini mampu mengubah dinamika opini publik, atau justru semakin mengukuhkan basis pendukung Reform UK, masih menjadi pertanyaan besar.
Aksi damai seperti ini menunjukkan bahwa demokrasi Inggris masih hidup melalui partisipasi aktif masyarakat sipil. Namun, tantangan utamanya adalah bagaimana menjembatani kesenjangan sosial tanpa membiarkan retorika ekstrem mendominasi ruang publik.
Pewarta Setiawan Wibisono
About the Author
