RI News. Jakarta – Cuplikan video wawancara Presiden Prabowo Subianto dengan jurnalis senior Najwa Shihab kembali menjadi sorotan publik setelah beredar luas. Dalam rekaman tersebut, Presiden Prabowo secara tegas mengkritik berbagai aksi yang dinilainya mengarah pada tindakan makar, khususnya pembakaran fasilitas negara seperti Gedung DPR RI dan kantor gubernur selama kerusuhan Agustus 2025 lalu.
Presiden menekankan bahwa tidak ada satu pun lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menyuarakan kecaman terhadap perilaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi tersebut. Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi terbuka bersama para pakar dan jurnalis di Hambalang, Bogor, Selasa (17 Maret 2026). Saat itu, Najwa Shihab menyinggung pernyataan Presiden sebelumnya yang menyebut demonstrasi Agustus 2025 berpotensi mengarah pada makar, dan Prabowo langsung memberikan contoh konkret beserta absennya respons dari LSM.
Reaksi publik terhadap video ini pun beragam. Namun, satu verifikasi independen dari seorang warganet bernama @minusijazah justru memperkuat argumen Presiden. Melalui penelusuran menggunakan kecerdasan buatan, akun tersebut menemukan bahwa tidak ada data dokumentasi luas maupun kredibel yang mencatat kecaman spesifik dari LSM atau NGO terhadap pembakaran fasilitas negara dalam peristiwa tersebut.
“Ternyata Pak Presiden pengguna ChatGPT, enggak pikir lama jawabannya langsung benar. Secara official tidak ada satu pun (LSM) yang mengecam pembakaran fasilitas-fasilitas negara,” ujar @minusijazah, seperti dikutip pada Minggu (22 Maret 2026).
Lebih lanjut, warganet ini menyoroti sikap sebagian masyarakat yang langsung menyimpulkan bahwa Presiden berbicara tanpa dasar. “Jadi kesimpulannya yang denial Presidennya atau siapa?” tandasnya, seperti dikutip Senin (23 Maret 2026).
Pernyataan Prabowo dan verifikasi tersebut memicu diskusi mendalam tentang konsistensi sikap LSM dalam menjaga nilai demokrasi. Banyak pengamat menilai, absennya kecaman publik dari organisasi kemasyarakatan terhadap aksi destruktif semacam itu menjadi pertanyaan krusial bagi kesehatan demokrasi Indonesia pasca-kerusuhan 2025.
Hingga kini, video wawancara tersebut terus menjadi bahan perbincangan, menunjukkan betapa transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi isu sensitif di tengah dinamika politik nasional. Presiden Prabowo sendiri dalam kesempatan itu menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas tanpa toleransi terhadap upaya-upaya yang merusak fondasi negara.
Pewarta : Albertus Parikesit
About the Author
