RI News. Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan keprihatinan mendalam atas operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Cilacap, yang menjerat Bupati setempat beserta sejumlah pejabat terkait dugaan penerimaan terkait proyek daerah.
Dalam pernyataannya di Semarang pada Sabtu, 14 Maret 2026, Ahmad Luthfi menegaskan bahwa ia telah berulang kali menekankan pentingnya menjaga integritas bagi seluruh kepala daerah, wakil kepala daerah, serta aparatur sipil negara (ASN) di wilayah Jawa Tengah.
“Soal integritas ini sudah saya ulang-ulang dan saya tekankan,” ujarnya.
Ia mengakui rasa prihatin yang lebih dalam karena kejadian ini menjadi kasus ketiga yang melibatkan kepala daerah di provinsi tersebut dalam waktu singkat, menyusul kasus yang sebelumnya menimpa Bupati Pati dan Bupati Pekalongan.
Menurut Ahmad Luthfi, upaya pencegahan korupsi telah menjadi prioritas Pemprov Jawa Tengah melalui kerja sama erat dengan KPK, khususnya melalui Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah). Program tersebut mencakup pemberian pengarahan langsung kepada para bupati, wali kota, hingga anggota DPRD di seluruh kabupaten/kota.
Peringatan serupa juga disampaikan secara khusus pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, di mana para pejabat diingatkan untuk tidak melakukan penyimpangan anggaran dan yang terpenting, tidak melanggar hukum.
Meski demikian, Ahmad Luthfi menegaskan penghormatannya terhadap langkah hukum yang diambil KPK dalam kasus Cilacap ini. Ia memandang kejadian tersebut sebagai pelajaran berharga bagi seluruh pejabat publik, terutama para bupati dan wali kota beserta wakilnya serta ASN.
“Ini pelajaran bagi kita semua pejabat publik, khususnya bupati dan wali kota agar memiliki integritas kuat. Integritas itu tidak hanya dimulut tapi juga diwujudkan dalam perbuatan,” tegasnya.
Baca juga : Rem Blong Picu Petaka: Truk Ayam Beku Terbalik Tiga Kali, Tabrak Motor di Jalur Tahura Bung Hatta
Ia menjelaskan bahwa perbuatan yang dimaksud adalah tindakan yang taat hukum, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menjaga agar birokrasi berjalan bersih dan efektif.
“Clean governance dan good governance itu harus jadi nafas bupati dan wali kota termasuk ASN-nya,” tambahnya.
Di sisi lain, Ahmad Luthfi memastikan bahwa jalannya pemerintahan di Kabupaten Cilacap tetap berlangsung normal pasca-kejadian ini. Ia telah menginstruksikan agar tidak ada hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, terutama menjelang periode mudik dan arus balik Lebaran 2026 yang sedang dipersiapkan.
Pewarta: Nandar Suyadi
About the Author
