RI News. Tapanuli Selatan – Kesucian bulan Ramadhan 1447 Hijriah, yang dimulai pada Kamis, 19 Februari 2026, ratusan pengungsi korban banjir bandang di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, menghadapi realitas yang menyayat hati. Sekitar 220 kepala keluarga yang mengungsi di posko Batu Hula, Kecamatan Batang Toru, terpaksa menjalani sahur pertama dengan menu seadanya: hanya nasi putih dan mie instan. Kondisi ini bukan sekadar keterbatasan logistik, melainkan cerminan dari ketidakmerataan distribusi bantuan pasca-bencana yang terjadi pada November 2025 lalu, ketika banjir bandang menghancurkan permukiman dan meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat setempat.
Banjir bandang tersebut, yang dipicu oleh curah hujan ekstrem dan degradasi lingkungan di wilayah pegunungan, telah merenggut nyawa, menghancurkan rumah, dan memaksa ribuan warga mengungsi. Dampaknya masih terasa hingga kini, di mana pengungsi di Batu Hula bergantung pada dapur umum yang dikelola secara swadaya. Penanggung jawab dapur umum, Resdi Nasution, menjelaskan bahwa persiapan sahur dimulai pukul 03.00 WIB, khusus untuk melayani para korban. “Kami memasak hanya untuk pengungsi korban saja,” ujarnya, menekankan upaya mandiri di tengah keterbatasan sumber daya. Namun, menu yang disajikan—nasi dan mie instan—jauh dari standar nutrisi yang layak, terutama di bulan puasa di mana asupan energi menjadi krusial untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.
Kontras mencolok terlihat di lokasi pengungsian lain, yakni Huntara Desa Tandihat di Kelurahan Simarpinggan, Kecamatan Angkola Selatan. Di sini, para pengungsi menerima perlakuan yang lebih manusiawi. Menurut keterangan Robiah, seorang penghuni pengungsian di Lapangan Sarasi, mereka diberi jatah daging sapi yang dimasak secara bersama-sama sebelum dibagikan secara adil. “Setelah masak, baru dibagikan kepada keluarga di penampungan, dengan pembagian yang cukup untuk santap sahur dan buka puasa pada hari pertama,” ucap Ibu Robiah. Ia menambahkan bahwa kebutuhan sayur-mayur, minyak goreng, gula, dan sembako lainnya masih aman hingga saat ini, menciptakan suasana yang lebih mendukung untuk menjalankan ibadah.
Perbedaan ini menimbulkan tanda tanya besar terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Mengapa ada perlakuan yang tampak seperti pengistimewaan di satu lokasi sementara yang lain dibiarkan dengan bantuan minimal? Wilayah Tapanuli Selatan, yang sering disebut sebagai Tabagsel, memang rawan bencana alam, dengan posisi geografis yang membuat masyarakatnya rentan terhadap banjir dan longsor. Namun, ketidakadilan ini dinilai sebagai bentuk pengabaian, terutama mengingat bayang-bayang trauma bencana yang masih menghantui, ditambah gelombang ekonomi lesu pasca-musibah. Analisis sosiologis menunjukkan bahwa ketidakmerataan semacam ini dapat memperburuk ketimpangan sosial, di mana korban di daerah terpencil seperti Batang Toru seringkali luput dari prioritas kebijakan.
Baca juga : Kim Jong Un Perkuat Arsenal Nuklir: Langkah Strategis Jelang Kongres Partai yang Menentukan
Hingga berita ini disusun, belum ada klarifikasi resmi dari Camat Batang Toru, Maratinggi, S.AP., M.M., terkait polemik ini. Keheningan ini semakin memperkuat persepsi masyarakat bahwa ada elemen diskriminatif dalam penanganan bencana. Semoga kejadian ini tidak menjadi catatan buruk bagi pemerintahan daerah, dan menjadi momentum untuk perbaikan. Harapannya, ke depan, perhatian serius diberikan agar masyarakat terdampak tidak lagi dibayangi oleh ketidakpastian, baik dari segi bantuan maupun pemulihan psikososial di tengah tantangan ekonomi yang sedang melanda.
Pewarta: Adi Tanjoeng
About the Author
