RI News. Bogor – Di tengah maraknya fenomena pemimpin daerah yang kerap “menghilang” saat warga berdemonstrasi, Kota Bogor menyajikan narasi alternatif yang menginspirasi. Wali Kota Dedie A Rachim, yang seringkali mengelak pertemuan dengan alasan agenda lain, akhirnya membuka pintu dialog berkat pendekatan kreatif dari komunitas Bogor Leumpunk Club’s (BLC). Kelompok ini, dengan semangat berjalan kaki sebagai bentuk aktivisme, berhasil mengubah konfrontasi menjadi kolaborasi, menyoroti potensi komunikasi humanis dalam tata kelola kota yang demokratis.
Fenomena pemimpin yang absen dari aspirasi rakyat bukan hal baru di Indonesia. Alasan klasik seperti “ada acara lain” sering menjadi tameng, meninggalkan warga frustrasi tanpa saluran ekspresi yang efektif. Kasus terbaru terjadi pada 22 Januari 2026, ketika ratusan pengemudi angkutan kota (angkot) memadati Balai Kota Bogor untuk memprotes larangan operasional kendaraan berusia di atas 20 tahun. Area itu berubah menjadi terminal dadakan, tapi Dedie tak tampak batang hidungnya, memperkuat citra pemimpin yang sulit dijangkau.
Namun, BLC menawarkan pendekatan berbeda. Komunitas yang baru berdiri setahun ini, dengan jargon “Sehat, Berguna, atau Mati”, telah menggelar sepuluh sesi eksplorasi kota melalui jalan kaki. Aktivitas mereka bukan sekadar olahraga, melainkan observasi mendalam atas kondisi infrastruktur urban. Dengan beramai-ramai menyusuri jalanan, mereka mendokumentasikan masalah seperti trotoar yang rusak, fasilitas publik tak layak, dan penyalahgunaan ruang pejalan kaki—semuanya disampaikan tanpa kekerasan, tapi dengan keteguhan.
Perjalanan BLC menuju pertemuan dengan pemimpin kota tak mulus. Pada 1 Februari 2026, ratusan anggota mereka mendatangi Balai Kota, menyampaikan orasi di halaman terbuka. Tuntutan utama: penyediaan fasilitas pejalan kaki yang aman, perbaikan infrastruktur berdasarkan riset, bukan asal gusur, dan sikap pemerintah yang lebih terbuka terhadap kritik. Mereka diterima oleh Sekretaris Kota Denny Mulyadi dalam suasana lesehan yang akrab, di mana aspirasi tertulis diserahkan. BLC tak segan menyentil slogan “Bogor Beres” milik pemerintah kota, yang menurut mereka masih jauh dari kenyataan.
Hasilnya mengejutkan: pemerintah kota justru mengajak BLC berpartisipasi dalam perbaikan kota. Laporan Denny tampaknya memengaruhi Dedie, yang kemudian bersedia bertemu pada 16 Februari 2026. Pertemuan ini dihadiri lengkap oleh Wakil Wali Kota Jenal Mutaqin, Denny, dan jajaran Forkopimda, serta aparatur dari enam kecamatan. Para pegiat BLC berkumpul di Lapangan Sempur sebelum bergerak bersama ke Balai Kota. Meski disebut “diskusi terbuka” oleh pemerintah, BLC menamakannya “Bersua-Ra: Paksa Bicara”, dengan ajakan kepada warga untuk hadir tepat waktu, bawa makanan dan minuman reusable, siapkan pertanyaan, dan aktif bersuara—semuanya tanpa barang ilegal.
Di Ruang Tamu Paseban Sri Baduga, kursi disingkirkan untuk lesehan santai, lengkap dengan penganan. Diskusi menyentuh isu strategis: jalan berlubang, parkir liar, pengelolaan sampah, dan penambahan halte transportasi umum. Dedie mengapresiasi masukan BLC, menyatakan bahwa harapan masyarakat tinggi dan perlu komunikasi yang lebih baik. Ia menjelaskan pembagian kewenangan jalan—provinsi, nasional, dan kota—serta upaya Pemkot: tiga surat permohonan ke pusat, perbaikan 90 persen dari 32 jalan kota yang rusak, sistem zona parkir untuk optimalisasi pendapatan daerah, program Waste to Energy melalui lelang PSEL, penambahan bank sampah menjadi 170 unit plus 30 TPS3R, dan rencana ekspansi halte Biskita.
Dedie memerintahkan jajarannya untuk responsif terhadap aspirasi warga, menekankan bahwa BLC adalah “teman baik” yang memberikan kontribusi. Jenal menambahkan konteks: tahun pertama kepemimpinan penuh dinamika, dengan anggaran warisan yang harus disesuaikan. Program 2026 mencakup beasiswa prasejahtera, bedah rumah dengan dana lebih besar, dan Sekolah Rakyat. Ia menyerukan respons cepat dan informasi akurat, mencerminkan niat mengabdi sejak kontestasi pilkada.
Pendekatan BLC ini mengajarkan pelajaran berharga: demonstrasi tak selalu harus konfrontatif. Dengan berjalan kaki sebagai metafor perjuangan lambat tapi pasti, mereka menjadi “anjing penjaga” yang mengawasi kinerja pemerintah, sambil membangun sinergi. Ini kontras tajam dengan kasus angkot, di mana absennya pemimpin memperburuk ketidakpercayaan. Di era demokrasi, kunci adalah membuka pintu dialog langsung, menghindari citra kota yang lebih nyaman di masa lalu kolonial. Komunikasi terbuka bukan hanya slogan, tapi fondasi untuk kota yang benar-benar “beres”—dimana warga dan pemimpin bahu membahu mewujudkan aspirasi bersama.
Pewarta : Mukhlis
About the Author
