RI News Portal. Jakarta – Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmen kuat terhadap transformasi ekonomi melalui kebijakan hilirisasi sumber daya alam. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pihaknya sedang mengkaji langkah strategis untuk menghentikan ekspor produk timah mentah, sebagai upaya memperkuat fondasi ekonomi domestik dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 yang berlangsung di Jakarta pada Jumat (13/2/2026). Ia menekankan bahwa era ekspor barang mentah tanpa pengolahan harus segera diakhiri, menggantikannya dengan produk hasil industri hilir yang memiliki daya saing lebih tinggi di pasar global maupun domestik.
“Tahun lalu kita telah melarang ekspor bauksit. Tahun ke depan, kita akan mengkaji beberapa komoditas lain, termasuk timah. Tidak boleh lagi kita ekspor barang mentah. Silakan teman-teman investor membangun hilirisasi di dalam negeri,” ujar Bahlil.
Keberhasilan kebijakan serupa pada komoditas nikel menjadi acuan utama. Bahlil menyoroti bahwa pelarangan ekspor bijih nikel pada periode 2018-2019 telah membawa dampak signifikan. Nilai ekspor nikel melonjak dari sekitar 3,3 miliar dolar AS menjadi 34 miliar dolar AS pada 2024, atau meningkat hingga sepuluh kali lipat hanya dalam lima tahun. Lonjakan ini tidak hanya mendongkrak penerimaan negara, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata serta penciptaan lapangan kerja masif.
Program hilirisasi kini menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pada 2026, sebanyak 18 proyek hilirisasi strategis telah ditetapkan sebagai prioritas nasional, dengan total nilai investasi mencapai Rp618 triliun. Proyek-proyek tersebut mencakup sektor bauksit, nikel, gasifikasi batu bara, kilang minyak, dan berbagai komoditas lain yang ditargetkan mulai beroperasi tahun ini. Fokus utama adalah menciptakan produk substitusi impor, sehingga memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui pasar domestik yang captive.
Bahlil secara khusus mengajak pelaku usaha nasional, termasuk sektor perbankan, untuk turut serta membiayai proyek-proyek ini. Ia menekankan peluang besar bagi institusi keuangan domestik untuk mendukung industrialisasi, agar nilai tambah tidak terus dikuasai oleh pihak asing.
Baca juga : Ramp Check Bus di Wonogiri: Semua 13 Unit Layak Jalan, Keselamatan Tetap Jadi Prioritas Utama
“Semua produk ini untuk melahirkan substitusi impor. Ini captive market dalam negeri. Kesempatan bagi perbankan untuk membiayai. Jangan sampai kalian tidak biayai lagi, nanti dikira hilirisasi itu hanya nilai tambahnya dikuasai oleh teman-teman dari luar negeri,” pungkasnya.
Secara jangka panjang, hingga tahun 2040, program hilirisasi di berbagai sektor diproyeksikan menarik investasi mencapai 618 miliar dolar AS. Dari angka tersebut, sekitar 498,4 miliar dolar AS berasal dari subsektor mineral dan batu bara, sementara 68,3 miliar dolar AS dari minyak dan gas bumi. Proyeksi manfaatnya pun ambisius: ekspor tambahan hingga 857,9 miliar dolar AS, kontribusi terhadap PDB sebesar 235,9 miliar dolar AS, serta penciptaan lebih dari 3 juta lapangan kerja baru.
Langkah mengkaji penghentian ekspor timah ini menandai babak baru dalam strategi industrialisasi Indonesia, yang diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga mempercepat pergeseran dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi berbasis nilai tambah dan kemandirian industri nasional.
Pewarta : Yudha Purnama
About the Author
