RI News Portal. Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa sektor perbankan nasional harus memberikan penjelasan langsung dan memadai kepada lembaga pemeringkat Moody’s terkait perubahan outlook menjadi negatif bagi lima bank besar Indonesia. Langkah serupa juga diminta kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) untuk memperkuat komunikasi mengenai arah kebijakan fiskal nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga di sela-sela Opening Ceremony ABAC (Dewan Penasihat Bisnis APEC) Meeting I 2026 di Jakarta, Sabtu. “Ya, kalau itu kan nanti perlu penjelasan dari masing-masing perbankan kepada Moody’s,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa setiap lembaga pemeringkat internasional berhak menerima klarifikasi atas kekhawatiran yang mereka ungkapkan, dan pihak terkait wajib merespons dengan data serta argumen yang kuat.
Respons Airlangga ini muncul setelah Moody’s Ratings mengubah outlook lima bank BUMN dan swasta besar—Bank Central Asia (BCA), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN)—dari stabil menjadi negatif. Perubahan tersebut merupakan turunan langsung dari penyesuaian outlook sovereign Indonesia yang juga menjadi negatif, meski peringkat kredit negara tetap dipertahankan pada level Baa2, satu tingkat di atas ambang investment grade.
Dalam laporannya, Moody’s menekankan perlunya prediktabilitas kebijakan, komunikasi publik yang transparan, serta koordinasi antarlembaga yang lebih solid di tengah transisi tata kelola ekonomi. Lembaga itu juga menggarisbawahi urgensi penguatan basis penerimaan negara guna mendukung belanja prioritas sekaligus mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan.
Dengan meminta Danantara Indonesia turut memberikan penjelasan mengenai kepastian arah fiskal, Airlangga menunjukkan pendekatan proaktif pemerintah dalam menjaga kepercayaan investor global. Langkah ini mencerminkan kesadaran bahwa persepsi lembaga pemeringkat tidak hanya dipengaruhi oleh angka makroekonomi, tetapi juga oleh kualitas dialog dan transparansi kebijakan.
Baca juga : Gerakan Kolektif untuk Pesisir Berkelanjutan: Tegal Perkuat Komitmen Pelestarian Pantai Alam Indah
Para pengamat menilai sikap ini sebagai sinyal positif bahwa otoritas ekonomi Indonesia tidak bersikap defensif melainkan memilih jalur komunikasi terbuka untuk mempertahankan status investment grade. Di tengah dinamika transisi kebijakan, respons cepat dan terkoordinasi semacam ini diyakini dapat meredam potensi dampak negatif terhadap biaya pendanaan bank-bank nasional serta arus investasi portofolio ke dalam negeri.
Pewarta : Diki Eri
About the Author
