RI News Portal. Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan intensif selama hampir lima jam dengan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan sejumlah tokoh nasional lainnya di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada Jumat, 30 Januari 2026. Pertemuan yang berlangsung tertutup ini menjadi sorotan karena menunjukkan pendekatan terbuka kepala negara dalam menyerap masukan dari figur-figur berpengalaman, khususnya di bidang pemberantasan korupsi.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dalam keterangannya di Sentul, Bogor, Jawa Barat, menjelaskan bahwa dialog antara Presiden Prabowo dan Abraham Samad lebih berfokus pada pertukaran pandangan serta berbagi pengalaman praktis dalam upaya memerangi korupsi. “Lebih kepada bagaimana beliau mendapatkan penjelasan-penjelasan, karena bagaimana pun beliau punya pengalaman dalam hal pemberantasan korupsi,” ujar Prasetyo merespons pertanyaan wartawan.
Presiden Prabowo disebut secara khusus ingin mendengar langsung perspektif dari Abraham Samad, yang selama menjabat sebagai Ketua KPK dikenal memiliki rekam jejak kuat dalam menangani kasus-kasus korupsi besar. Pendekatan ini mencerminkan komitmen kepala negara untuk membuka ruang dialog dengan berbagai pihak, termasuk tokoh yang kerap memberikan kritik konstruktif terhadap kebijakan antikorupsi.
Prasetyo menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak menyentuh pembahasan perubahan Undang-Undang KPK. “Kemarin tidak membicarakan itu,” tegasnya ketika ditanya soal isu revisi UU tersebut.
Selain Abraham Samad, hadir pula tokoh-tokoh lain seperti peneliti senior kepemiluan Prof. Siti Zuhro dan mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Susno Duadji. Kehadiran beragam latar belakang ini menurut Prasetyo menunjukkan upaya Presiden untuk mengumpulkan masukan lintas sektor guna memperkuat penanganan isu-isu strategis nasional.
Dialog tersebut, lanjut Prasetyo, semakin mengukuhkan komitmen bersama bahwa pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas utama pemerintahan saat ini. Semua pihak yang terlibat menyepakati bahwa korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, melainkan pekerjaan rumah kolektif yang memerlukan kolaborasi lintas lembaga dan masyarakat. “Sekali lagi, korupsi adalah pekerjaan rumah bagi kita semuanya,” pungkasnya.
Pertemuan ini sebelumnya dibocorkan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, yang menyebutnya sebagai langkah Presiden dalam berkomunikasi dengan berbagai elemen masyarakat demi kepentingan negara. Dengan format dialog informal di kediaman pribadi, pertemuan ini dinilai sebagai sinyal kuat keterbukaan pemerintahan baru dalam merespons aspirasi publik, sekaligus memperkuat strategi nasional melawan korupsi melalui pendekatan inklusif dan berbasis pengalaman lapangan.
Pewarta : Albertus Parikesit
About the Author
