RI News Portal. Jakarta – Pemerintah mengalihkan fokus strategis pengendalian inflasi ke garis depan yang paling dirasakan masyarakat: harga pangan di pasar tradisional hingga warung-warung kelontong. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tren kenaikan yang mulai mengkhawatirkan, meskipun angka inflasi secara nasional masih tercatat dalam batas aman.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan, meski inflasi tahunan (year-on-year) Desember 2025 sebesar 2,92% masih di bawah batas maksimal 3,5%, tren peningkatannya dari bulan sebelumnya menjadi sinyal peringatan. Kenaikan dari 2,72% (November) ke 2,92% (Desember) dinilai sebagai indikator yang harus diwaspadai.
“Artinya tren naik. Nah, ini kita harus hati-hati,” tegas Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Jakarta, Selasa lalu.
Menurutnya, pertahanan inflasi saat ini tidak lagi cukup mengandalkan angka agregat semata, melainkan harus menjangkau sensasi kenaikan harga yang dirasakan langsung di dompet masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menggambarkan betapa rentannya kelompok ini ketika harga kebutuhan pokok merangkak naik.
“Kelompok yang setiap harinya mendapatkan penghasilan harian, mereka akan sangat terasa sekali kesulitannya jika harga beras, minyak, telur, daging, atau ikan naik,” papar Tito.
Analisis pemerintah menunjukkan, kontributor inflasi tertinggi secara statistik justru berasal dari harga emas perhiasan yang melambung hingga mendekati Rp 3 juta per gram, didorong faktor global yang sulit dikendalikan. Namun, pemerintah memilih untuk tidak “berperang” di medan yang tak terjangkau kebijakan domestik tersebut.
“Karena emas perhiasan kita tidak bisa bendung, inilah harga dunia, maka kita harus bermain di faktor yang lain,” ujar Tito.
Baca juga : Memanas di Tepi Jurang: Pilihan Fiskal Berani Pemerintah untuk Menghindari ‘Deja Vu 1998
Faktor lain yang dimaksud adalah sektor pangan, minuman, transportasi, dan perawatan pribadi—terutama yang terdampak momentum Natal dan Tahun Baru. Di sinilah pemerintah kini memusatkan seluruh koordinasi antara pusat dan daerah.
Strategi “perang inflasi” versi Tito adalah dengan memanfaatkan mekanisme rapat koordinasi mingguan yang telah berjalan. Ia menilai, kerja sama terstruktur inilah yang selama ini menjadi kunci stabilitas harga.
“Inflasi ini bisa terkendali karena kita merasakan rapat seperti ini tiap minggu. Dan semua daerah bekerja, semua kementerian bekerja,” jelasnya.
Pernyataan Mendagri ini mengisyaratkan perubahan pendekatan: dari sekadar mempertahankan angka statistik di atas kertas, menjadi upaya nyata menstabilkan harga-harga di lapangan. Keberhasilan strategi baru ini akan diuji oleh kemampuan pemerintah mengamankan “meja makan” masyarakat dari gejolak harga, yang akan menjadi barometer sesungguhnya dari daya beli rakyat dalam beberapa bulan ke depan.
Pewarta : Yudha Purnama
About the Author
