RI News Portal. Beijing – Dalam langkah yang mengejutkan dan berpotensi mengubah dinamika kekuasaan di lingkaran militer tertinggi China, Presiden Xi Jinping telah mengarahkan penyelidikan terhadap Jenderal Zhang Youxia, wakil ketua senior Komisi Militer Pusat (CMC) yang selama ini dianggap sebagai sekutu paling dekat dan paling tepercaya dalam hierarki Tentara Pembebasan Rakyat (PLA).
Pengumuman resmi dari Kementerian Pertahanan pada akhir pekan lalu menyatakan bahwa Zhang sedang diselidiki atas dugaan “pelanggaran disiplin dan hukum yang serius”—istilah standar Beijing untuk kasus korupsi atau penyimpangan berat lainnya. Bersamaan dengan itu, Jenderal Liu Zhenli, kepala Departemen Staf Gabungan dan anggota CMC, juga masuk dalam radar penyelidikan yang sama.
Perkembangan ini melengkapi rangkaian pembersihan yang telah meruntuhkan hampir seluruh struktur pimpinan CMC yang ditunjuk Xi sendiri. Sebelumnya, pada Oktober 2025, wakil ketua CMC lainnya, Jenderal He Weidong, telah dikeluarkan dari Partai Komunis China dan digantikan oleh Zhang Shengmin. Kini, dari enam anggota CMC selain Xi sebagai ketua, hanya Zhang Shengmin yang tersisa tanpa noda penyelidikan.

Para pengamat hubungan sipil-militer China menilai langkah ini sebagai puncak dari kampanye anti-korupsi yang berlangsung lebih dari satu dekade, namun kali ini menyasar inti lingkaran dalam Xi. Zhang Youxia, berusia 75 tahun dan berlatar belakang keluarga revolusioner, pernah dipandang sebagai jangkar stabilitas di kalangan militer—seseorang yang membantu Xi mengkonsolidasikan kendali atas PLA sejak 2012. Pencopotannya menandakan bahwa tidak ada lagi “kekebalan” bahkan bagi figur yang paling dekat sekalipun.
“Ketika Xi memutuskan untuk menyelidiki seseorang, temuan hampir pasti akan muncul,” ujar seorang analis keamanan regional yang memantau dinamika PLA. “Yang terpenting bukan detail tuduhan, melainkan keputusan politik untuk menghilangkan Zhang dari posisinya.”
Laporan media independen dan sumber intelijen Barat menyebut tuduhan yang beredar mencakup penerimaan suap terkait promosi jabatan—termasuk kasus yang melibatkan mantan menteri pertahanan—serta dugaan kebocoran informasi sensitif terkait program senjata nuklir. Namun, otoritas China belum merilis bukti konkret, dan Harian PLA hanya menegaskan komitmen partai untuk “membersihkan” korupsi guna memperkuat “kebangkitan” militer.
Baca juga : Ancaman Poros Perlawanan Bangkit Kembali di Tengah Krisis Iran yang Memuncak
Dampak jangka pendek terhadap kesiapan tempur PLA diperkirakan signifikan. Dengan pimpinan tinggi yang kini nyaris kosong—hanya satu wakil ketua aktif di samping Xi—rantai komando mengalami gangguan sementara. Hal ini berpotensi membuat langkah eskalasi militer, terutama terkait Taiwan, menjadi lebih berisiko dalam waktu dekat karena ketidakpastian di level strategis.
Di sisi lain, dalam perspektif jangka panjang, pembersihan ini dapat menghasilkan kepemimpinan yang lebih homogen, loyal sepenuhnya kepada Xi, dan relatif bebas dari jaringan kepentingan lama yang rentan korupsi. Beberapa analis menilai hal itu justru memperkuat kemampuan PLA untuk operasi besar di masa depan, meskipun dengan biaya instabilitas transisi yang tinggi.
Belum ada indikasi kapan lima posisi kosong di CMC akan diisi. Sebagian pengamat memperkirakan Xi mungkin menunda pengangkatan hingga Kongres Partai berikutnya sekitar 2027, atau memilih menjaga struktur ramping untuk sementara guna mengonsolidasikan kendali lebih ketat.

Editorial resmi PLA menyatakan bahwa tindakan ini akan “menyuntikkan momentum kuat” bagi pembangunan angkatan bersenjata yang tangguh. Namun, di balik retorika itu, realitas saat ini menunjukkan sebuah paradoks: upaya Xi untuk menciptakan militer yang lebih kuat justru dimulai dengan meruntuhkan fondasi komando yang ada.
Pembersihan ini bukan hanya soal korupsi individu, melainkan cermin ambisi Xi untuk menjamin loyalitas mutlak di institusi paling vital bagi kelangsungan kekuasaannya. Di tengah tekanan eksternal yang meningkat—termasuk penjualan senjata AS ke Taiwan dan latihan militer Beijing di sekitar Selat Taiwan—pergantian petinggi militer semacam ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah PLA sedang direformasi menuju kekuatan yang lebih efektif, atau justru sedang mengalami kerapuhan internal yang lebih dalam?
Pewarta : Anjar Bramantyo

