RI News Portal. Padang – Di tengah bayang-bayang inflasi yang semakin menguat pasca bencana hidrometeorologi akhir November 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) bergerak cepat menyusun strategi intervensi komprehensif guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan menjelang Ramadhan serta Idul Fitri 2026.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan, langkah-langkah tersebut menjadi keniscayaan mengingat dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor yang meluluhlantakkan sektor pertanian, perkebunan, serta perikanan di berbagai wilayah. Kerusakan infrastruktur dan terganggunya rantai pasok pangan telah memperparah tekanan harga, terutama pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
“Bencana tersebut tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerugian material besar, tetapi juga mengganggu produksi serta distribusi pangan secara langsung. Inflasi year-on-year di Sumbar menunjukkan tren kenaikan signifikan sepanjang 2025, dengan puncak mencapai 5,15 persen pada Desember lalu menurut data Badan Pusat Statistik. Jika tidak segera dimitigasi, kondisi ini berpotensi memburuk akibat permintaan tinggi menjelang hari raya,” ujar Mahyeldi saat memimpin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Kamis (22/1/2026).
Forum yang mengusung tema “Sinergi dan Strategi Pengendalian Inflasi Pasca Bencana serta Persiapan Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2026” ini menjadi wadah koordinasi lintas sektor. Gubernur menekankan dua pendekatan utama: pengendalian harga jangka pendek melalui intervensi langsung, serta penguatan ketahanan pangan jangka panjang agar daerah lebih tangguh menghadapi guncangan eksternal seperti bencana alam maupun lonjakan permintaan musiman.
Salah satu kebijakan krusial yang diumumkan adalah pengajuan permohonan tambahan suplai cadangan pangan ke Badan Pangan Nasional (Bapanas). Permintaan ini ditargetkan memastikan stok pangan strategis di daerah mencukupi setidaknya untuk tiga bulan ke depan, sehingga mengantisipasi potensi kekurangan pasokan.
Selain itu, Pemprov Sumbar merancang serangkaian aksi konkret, antara lain pelaksanaan gerakan pangan murah dan operasi pasar secara masif, pemantauan ketat distribusi barang kebutuhan pokok, penguatan kerja sama antardaerah untuk diversifikasi sumber pasokan, serta pengawasan preventif terhadap praktik penimbunan dan spekulasi harga. Komunikasi publik yang intensif kepada masyarakat juga menjadi prioritas guna mencegah kepanikan dan menjaga daya beli.
Baca juga : Sinergi TNI dan Bank Daerah: Olahraga Bersama, Edukasi Keuangan, dan Peluang Rumah Subsidi bagi Prajurit
Mahyeldi mengingatkan, pengalaman periode Ramadhan dan Idul Fitri sebelumnya menunjukkan cabai merah, bawang merah, serta beras sebagai komoditas paling rentan menyumbang inflasi. Oleh karena itu, ketiga bahan pokok tersebut menjadi fokus pengawasan dan intervensi utama TPID ke depan.
Kegiatan High Level Meeting ini dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, para kepala organisasi perangkat daerah lingkup Pemprov, serta bupati dan wali kota se-Sumatera Barat. Semua pihak sepakat bahwa kolaborasi pusat-daerah serta lintas pemangku kepentingan menjadi kunci sukses menjaga stabilitas ekonomi daerah di masa pemulihan pascabencana sekaligus menyambut momentum keagamaan.
Pewarta : Sami S
About the Author
