RI News Portal. Wonogiri – Di tengah dinamika pembangunan pedesaan yang semakin menuntut keterlibatan warga, Pemerintah Desa Tanggulangin, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, baru saja menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa. Acara ini, yang digelar pada Kamis, 22 Januari 2026, di Balai Pertemuan Desa Tanggulangin, menjadi wadah krusial untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Lebih dari sekadar rutinitas administratif, forum ini mencerminkan prinsip demokrasi deliberatif di tingkat akar rumput, di mana aspirasi masyarakat dijadikan fondasi utama kebijakan pembangunan.
Musrenbang Desa Tanggulangin menonjolkan pendekatan inklusif, dengan menghadirkan beragam pemangku kepentingan. Mulai dari perwakilan kecamatan yang diwakili oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan Catur Sri Suprihatin, hingga anggota kepolisian sektor seperti Bripka Eko Supriyono, serta wakil dari Puskesmas Jatisrono, Dinas Pertanian, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan tokoh masyarakat setempat. Kehadiran lintas sektor ini tidak hanya memperkaya diskusi, tetapi juga memastikan bahwa perencanaan pembangunan mempertimbangkan aspek multidimensi, dari kesehatan hingga ekonomi pertanian.
Dibuka oleh Kepala Desa Marsih, acara ini diawali dengan penekanan pada peran aktif masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan. “Musrenbang Desa ini bukan sekadar kegiatan rutin, tetapi menjadi momentum penting bagi kita semua untuk menyepakati program pembangunan yang berskala prioritas dan berkelanjutan,” ujar Marsih. Ia menegaskan bahwa setiap usulan harus mencerminkan kebutuhan riil warga, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan secara holistik. Pendekatan ini selaras dengan teori partisipasi masyarakat dalam pembangunan, di mana input dari bawah (bottom-up) dianggap lebih efektif daripada model top-down yang sering kali kurang sensitif terhadap konteks lokal.
Dalam arahannya, perwakilan kecamatan Catur Sri Suprihatin menyoroti prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel sebagai pondasi perencanaan. “Pembangunan yang efektif adalah pembangunan yang direncanakan bersama, dari bawah, dan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat,” katanya. Ia juga mengingatkan agar usulan diselaraskan dengan program daerah, dengan mempertimbangkan skala prioritas dan keterbatasan anggaran. Kontribusi dari sektor lain semakin memperkaya forum: Puskesmas Jatisrono mendorong peningkatan layanan kesehatan promotif dan preventif, Dinas Pertanian melalui Patmiyati menekankan dukungan untuk produktivitas petani, sementara perwakilan PLKB fokus pada ketahanan keluarga dan pengendalian kependudukan sebagai investasi sumber daya manusia.
Sesi inti, yang dipimpin oleh Sujoto dari Badan Permusyawaratan Desa, menjadi arena diskusi mendalam. Peserta secara aktif menyampaikan usulan, mencakup infrastruktur dasar, peningkatan layanan publik, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan kesehatan dan pertanian. Melalui proses musyawarah, usulan-usulan ini dipilah berdasarkan urgensi dan dampak luasnya, menghasilkan kesepakatan yang akan dibawa ke tingkat kecamatan. Pendekatan ini tidak hanya meminimalkan konflik, tetapi juga memastikan keberlanjutan, sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara kebutuhan saat ini dan masa depan.
Secara akademis, Musrenbang seperti ini merepresentasikan evolusi tata kelola pedesaan di Indonesia, di mana partisipasi masyarakat bukan lagi aksesori, melainkan inti dari proses demokrasi. Di Desa Tanggulangin, acara ini diharapkan menghasilkan perencanaan yang lebih terintegrasi, mampu menjawab tantangan lokal seperti ketimpangan ekonomi dan akses layanan dasar. Dengan demikian, RKPD 2027 bukan hanya dokumen administratif, melainkan manifestasi aspirasi kolektif yang berpotensi mengubah wajah pembangunan di Wonogiri.
Pewarta : Nandar Suyadi
About the Author
