RI News Portal. Guatemala City — Presiden Guatemala Bernardo Arévalo mengumumkan penerapan keadaan darurat nasional (estado de sitio) selama 30 hari mulai 18 Januari 2026, menyusul eskalasi kekerasan yang melibatkan pemberontakan di tiga lembaga pemasyarakatan dan serangan balasan terhadap aparat keamanan.
Kejadian ini bermula pada Sabtu (17/1/2026), ketika tahanan yang diduga anggota geng Barrio 18 menguasai tiga fasilitas penahanan secara terkoordinasi: Renovación I di Escuintla (sekitar 76 km barat daya ibu kota), Fraijanes II, serta sektor 11 di Centro Preventivo zona 18 kawasan pinggiran Kota Guatemala. Para tahanan menyandera total sekitar 37–46 petugas pemasyarakatan dan satu tenaga psikolog, sambil menuntut pemulihan hak istimewa bagi pemimpin mereka, termasuk pemindahan ke penjara dengan pengawasan lebih longgar serta fasilitas tambahan seperti pendingin ruangan dan pengiriman makanan.
Pada Minggu pagi, pasukan gabungan Polisi Sipil Nasional (PNC) dan unit anti huru-hara berhasil merebut kembali kendali Renovación I. Operasi serupa kemudian dilaksanakan di dua fasilitas lainnya hingga sore hari, membebaskan seluruh sandera tanpa korban jiwa di pihak petugas selama penyerbuan. Dalam proses pengambilalihan Renovación I, otoritas berhasil menangkap kembali Aldo Duppie Ochoa Mejía alias El Lobo, pemimpin senior Barrio 18 yang sedang menjalani hukuman kumulatif sekitar 2.000 tahun penjara.
Namun, upaya pemulihan kendali tersebut memicu respons cepat dari anggota geng di luar penjara. Sepanjang hari Minggu, terjadi serangkaian serangan bersenjata terhadap personel PNC di berbagai titik di Kota Guatemala dan sekitarnya. Kementerian Dalam Negeri melaporkan tujuh hingga delapan petugas polisi tewas, sepuluh lainnya luka-luka, serta satu tersangka anggota geng tewas dalam bentrokan. Polisi telah menangkap tujuh pelaku, menyita senjata api dan kendaraan yang digunakan.
Presiden Arévalo, dalam pidato yang disiarkan secara nasional, menegaskan bahwa pemberontakan dan serangan tersebut merupakan upaya teror untuk memaksa pemerintah mundur dari kebijakan pengetatan pengawasan terhadap geng terorganisir. “Mereka melakukan kerusuhan dan menyandera dengan tujuan memaksa negara kembali memberikan hak istimewa yang selama puluhan tahun diterima,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa serangan terhadap polisi justru menandakan bahwa strategi pemerintah mulai menggigit, sehingga geng berusaha menakut-nakuti aparat dan masyarakat.
Baca juga : Ancaman Tarif AS atas Greenland Memantik Respons Terpadu Eropa: Risiko Retaknya Solidaritas NATO
Keadaan darurat yang dideklarasikan memungkinkan penangguhan sementara sejumlah hak konstitusional, seperti kebebasan bergerak, berkumpul, dan berunjuk rasa, serta pengerahan penuh personel Polisi Sipil Nasional dan Angkatan Bersenjata untuk operasi pengamanan. Arévalo menekankan bahwa langkah ini dibatasi hanya pada upaya melawan kejahatan terorganisir dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari warga, operasional institusi publik-swasta, maupun proses politik dan peradilan yang sedang berjalan.
Sebagai tindakan pencegahan, Kementerian Pendidikan menangguhkan seluruh kegiatan belajar mengajar pada Senin (19/1/2026). Presiden juga mengumumkan tiga hari berkabung nasional atas gugurnya petugas polisi.
Konteks kekerasan ini terkait dengan kebijakan pemerintah sejak pertengahan 2025 yang memindahkan pemimpin geng ke fasilitas keamanan maksimum guna memutus rantai komando dan pengaruh mereka di dalam maupun luar penjara. Parlemen Guatemala telah menetapkan Barrio 18 sebagai organisasi teroris pada Oktober 2025, sejalan dengan klasifikasi serupa oleh pemerintah Amerika Serikat.
Situasi ini menambah tekanan bagi negara-negara Amerika Tengah dalam menangani pengaruh geng transnasional seperti Barrio 18 dan Mara Salvatrucha, di tengah diskusi regional tentang pendekatan keamanan yang lebih tegas, sebagaimana diterapkan di El Salvador sejak 2022.
Pewarta : Setiawan Wibisono
About the Author
