RI News Portal. Jakarta, 20 Desember 2025 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Albertinus Parlinggoman Napitupulu, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang. Penetapan ini menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada 18 Desember 2025, menandai aksi penindakan ke-11 KPK sepanjang tahun ini.
Menurut keterangan resmi dari Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, lembaga antirasuah menduga Albertinus menerima uang hingga sekitar Rp1,5 miliar melalui berbagai mekanisme yang melibatkan pemerasan terhadap pejabat daerah, pemotongan anggaran internal kejaksaan, serta penerimaan transfer dari pihak terkait.
Pemerasan diduga terjadi pada periode November hingga Desember 2025, dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah. Uang tersebut dialirkan melalui dua perantara, yaitu Kepala Seksi Intelijen Asis Budianto dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Tri Taruna Fariadi. Modus ini melibatkan ancaman penindakan hukum terhadap laporan pengaduan yang masuk ke kejaksaan negeri setempat, sehingga memaksa pejabat seperti kepala dinas dan direktur rumah sakit daerah untuk menyerahkan uang agar kasus tidak diproses lebih lanjut.
Selain itu, dugaan penyalahgunaan anggaran kejaksaan negeri dilakukan melalui pencairan tambahan dana tanpa dokumen pendukung yang sah, serta potongan dari berbagai unit kerja internal. Dana tersebut kemudian dialihkan untuk keperluan pribadi. Penerimaan lain berasal dari transfer melalui rekening keluarga dan langsung dari pejabat daerah, termasuk dari lingkungan dinas pekerjaan umum serta sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah setempat, pada rentang Agustus hingga November 2025.
KPK juga menetapkan Asis Budianto dan Tri Taruna Fariadi sebagai tersangka dalam kasus yang sama, terkait dugaan pemerasan dalam proses penegakan hukum pada tahun anggaran 2025-2026. Saat ini, Albertinus dan Asis telah ditahan untuk 20 hari pertama guna pendalaman penyidikan, sementara Tri Taruna masih berstatus buron dan diimbau untuk menyerahkan diri secara kooperatif.
Baca juga : Lomba Menulis Pengalaman Negatif dengan Aparat Penegak Hukum Berakhir Tanpa Juara Utama
Kasus ini menyoroti kerentanan integritas di kalangan aparat penegak hukum, di mana wewenang yang seharusnya digunakan untuk menegakkan keadilan justru diduga disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Penyalahgunaan semacam ini tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan, tetapi juga menghambat upaya pemberantasan korupsi secara keseluruhan. Dalam konteks lebih luas, temuan ini mencerminkan pola berulang di daerah-daerah di mana pengawasan internal masih lemah, terutama pada masa transisi anggaran akhir tahun.
KPK terus mendalami aliran dana dan keterlibatan pihak lain, dengan harapan proses hukum dapat berjalan transparan dan memberikan efek jera. Masyarakat diimbau untuk tetap mendukung upaya penegakan hukum melalui pelaporan dugaan korupsi yang kredibel.
Pewarta : Yudha Purnama
About the Author
