RI News Portal. Denpasar, 5 Desember 2025 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan dana cadangan tambahan untuk penanganan banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun, hingga Jumat siang ini, Kementerian Keuangan masih belum menerima pengajuan resmi tambahan anggaran dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Kami sudah menyiapkan dana tambahan. Tinggal menunggu permintaan resmi dari BNPB. Kalau tidak salah, satuan tugas khusus di lapangan sudah terbentuk dan sedang melakukan perhitungan kebutuhan riil,” ujar Purbaya saat ditemui di sela peresmian Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Keuangan di Denpasar, Bali, Jumat (5/12).
Ia enggan menyebutkan besaran dana yang telah dialokasikan dalam cadangan tersebut dengan alasan perhitungan masih berjalan dan menunggu data akhir dari tim satgas. “Nanti kalau kurang, akan kami penuhi. Dananya sudah siap,” tegasnya.
Purbaya juga mengungkapkan bahwa BNPB saat ini masih memiliki sisa dana siap pakai (on-call) antara Rp500 miliar hingga Rp600 miliar yang dapat segera dicairkan untuk kebutuhan darurat tanpa menunggu persetujuan tambahan anggaran. Dana tersebut merupakan bagian dari alokasi APBN 2025 sebesar Rp2,01 triliun yang diterima BNPB, atau turun cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp4,92 triliun.
Sementara itu, bencana hidrometeorologi yang melanda tiga provinsi di ujung utara Pulau Sumatera sejak akhir November lalu terus menelan korban. Berdasarkan data terbaru BNPB per Kamis (4/12) pukul 16.00 WIB, jumlah korban meninggal dunia telah mencapai 836 orang. Ribuan rumah rusak berat dan hanyut, memaksa puluhan ribu warga mengungsi ke lokasi-lokasi pengungsian darurat.
Tim gabungan TNI, Polri, Basarnas, BPBD provinsi/kabupaten-kota, relawan, dan instansi terkait lainnya masih terus melakukan operasi pencarian dan pertolongan di titik-titik yang sebelumnya terisolasi akibat putusnya akses jalan dan jembatan. Distribusi logistik darurat juga dipercepat melalui jalur udara dan laut mengingat banyak ruas jalan nasional di wilayah tersebut masih tertimbun longsor.
Baca juga : Polsek Sidoharjo Hidupkan Kembali Forum Silat Lokal dengan Nama Baru “Guyup Rukun FKPSB”
Pengamat kebencana dari Universitas Indonesia, Dr. Harkunti Pertiwi Rahayu, menilai kesiapan dana cadangan yang disampaikan Menkeu tersebut merupakan sinyal positif di tengah sorotan publik terhadap pemangkasan anggaran BNPB pada 2025. Namun ia mengingatkan, kecepatan pencairan dan akurasi perhitungan kebutuhan menjadi kunci agar penanganan pascabencana tidak terhambat.
“Pengalaman bencana besar sebelumnya menunjukkan bahwa keterlambatan pengajuan dan verifikasi sering menjadi bottleneck. Semoga tahun ini mekanismenya sudah lebih cepat,” ujar Harkunti.
Hingga berita ini diturunkan, BNPB belum memberikan pernyataan resmi terkait jadwal pengajuan tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan.
Pewarta : Kade NAL
