RI News Portal. Padangsidimpuan, 24 November 2025 – Praktik pembangunan infrastruktur tanpa transparansi kembali menjadi perhatian serius di Kabupaten Tapanuli Selatan. Salah satu proyek yang kini menuai kritik keras adalah pengerjaan paving blok sepanjang 130 meter dengan lebar 3 meter di Jalan Siopat-Opat, Kelurahan Tapian Nauli, Kecamatan Angkola Selatan.
Saat tim investigasi turun ke lokasi pada akhir pekan lalu, terlihat jelas bahwa proyek tersebut tidak dilengkapi papan informasi proyek yang memuat rincian kontrak, nilai anggaran, pelaksana, maupun jangka waktu pengerjaan. Kondisi ini langsung memicu pertanyaan publik terkait asal-usul anggaran, mekanisme pengadaan, serta potensi penyimpangan.
Seorang mandor pelaksana lapangan yang enggan disebut namanya mengungkapkan bahwa proyek tersebut bersumber dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Tapanuli Selatan dengan nilai pagu diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Ia juga menyebut adanya keterkaitan dengan salah seorang anggota DPRD Tapanuli Selatan berinisial NZ sebagai pihak yang diduga mengatasnamakan atau memfasilitasi proyek tersebut.
“Saya cuma disuruh kerja, dikasih upah harian Rp130.000 untuk tukang dan Rp100.000 untuk kernet. Total pekerja delapan orang. Soal kontrak dan anggaran, saya tidak tahu apa-apa,” ujarnya dengan nada kecewa saat diwawancarai di lokasi proyek, Senin (24/11/2025).
Ketiadaan papan informasi dan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang minim juga menjadi sorotan. Pekerja terlihat tidak memakai alat pelindung diri lengkap, sementara material ditumpuk sembarangan di badan jalan yang masih digunakan warga.
Seorang warga Kelurahan Tapian Nauli, menyatakan kegeramannya atas maraknya proyek-proyek “siluman” semacam ini di masa kepemimpinan Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu.
“Setiap tahun ada saja proyek yang tiba-tiba muncul tanpa informasi jelas. Ini uang rakyat, dari APBD maupun dana transfer pusat. Kalau tidak transparan, bagaimana kita yakin tidak ada kolusi atau korupsi? Pemerintah daerah, inspektorat, dan aparat penegak hukum harus segera turun tangan,” tegasnya.
Baca juga : Ayah Tiri Ditangkap Sebelum Penemuan Kerangka, Kasus Hilangnya Alvaro Kiano Nugroho (6) Memasuki Babak Baru
Hingga Senin malam (24/11/2025), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek dari Dinas Perkim, Iqbal, dan Kepala Dinas Perkim, Martua Raja Sulaiman Harahap, belum memberikan konfirmasi resmi meskipun telah dihubungi berulang kali melalui pesan WhatsApp dan telepon.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan, Dr. Mhd. Yusuf Siregar, menilai fenomena ini sebagai bentuk kegagalan sistemik dalam pengelolaan anggaran daerah. “Absennya papan proyek bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi indikator kuat adanya praktik penyimpangan. Ini merusak kepercayaan publik dan berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam skala besar,” katanya.
Masyarakat Tapian Nauli dan sekitarnya kini menanti respons cepat dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Utara, serta Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan untuk melakukan audit khusus dan penelusuran lebih lanjut terhadap proyek-proyek infrastruktur kecil yang diduga dikerjakan secara tertutup di berbagai kecamatan.
Transparansi anggaran dan akuntabilitas pelaksanaan proyek menjadi harapan utama warga agar pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya, bukan justru menjadi ladang praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
Pewarta : Adi Tanjoeng
