RI News Portal. Tapanuli Selatan, 23 November 2025 – Proyek pembangunan Jembatan Mosa–Gunung Baringin di Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dengan pagu anggaran Rp2,42 miliar pada tahun anggaran 2025, memunculkan sorotan tajam dari masyarakat dan pengamat pengadaan barang/jasa. Proses lelang hingga pelaksanaan fisik di lapangan dinilai sarat kejanggalan, mulai dari minimnya persaingan hingga dugaan pelanggaran spesifikasi teknis dan keselamatan kerja.
Berdasarkan data sistem pengadaan elektronik pemerintah daerah yang dapat diakses publik, tender paket pekerjaan “Pembangunan Jembatan Mosa–Gunung Baringin (DAK Penugasan)” diikuti tiga perusahaan. Namun hanya satu peserta yang mengunggah dokumen penawaran, yaitu CV Hamido Utama dengan nilai penawaran Rp2.420.799.000 atau nyaris setara pagu anggaran. Dua perusahaan lain, PT Indolimas Konstruksi dan PT Artama Anugrah Konstruksi, tercatat hanya mengunduh dokumen lelang tanpa melanjutkan ke tahap penawaran.
“Pola seperti ini kerap memunculkan pertanyaan apakah benar terjadi kompetisi yang sehat, atau justru ada kesepakatan di luar mekanisme resmi yang membuat dua peserta lain memilih mundur di detik-detik akhir,” ujar seorang pengamat pengadaan barang/jasa yang enggan disebut namanya, Minggu (23/11/2025).
Di lapangan, temuan yang lebih mengkhawatirkan justru terlihat pada tahap pelaksanaan. Tim investigasi independen yang turun langsung ke lokasi proyek melaporkan sejumlah penyimpangan teknis yang berpotensi membahayakan konstruksi jembatan. Beberapa item pekerjaan komponen struktural lainnya dilakukan secara manual tanpa menggunakan mesin molen (concrete mixer). Padahal penggunaan molen merupakan standar minimum untuk menjamin homogenitas adonan beton sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis yang ditetapkan.
Selain itu, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) oleh para pekerja nyaris tidak terlihat. Helm proyek, sepatu safety, hingga harness untuk pekerjaan ketinggian tidak digunakan secara konsisten. “Ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, tapi sudah menyangkut nyawa manusia dan ketahanan infrastruktur jangka panjang,” tegas salah seorang teknisi sipil yang ikut memantau.
Masyarakat Desa Gunung Baringin Mosa yang berbatasan langsung dengan lokasi proyek mengaku sangat terganggu. Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan menyatakan, kontraktor tidak menyediakan jalan alternatif yang memadai selama masa konstruksi. Akibatnya, kendaraan roda dua maupun truk pengangkut hasil kebun sawit dan karet kerap terhambat bahkan terpaksa memutar jauh. Karena jalan buntu, dan harus memutar jauh, cuma itu jalan satu satunya ke ujung desa , tidak ada jalan lain.
Baca juga : Erdogan di Sela KTT G20: Tekan Diplomasi Maksimal untuk Akhiri Perang Ukraina lewat Perdamaian Abadi
“Cara kerjanya terlihat sangat asal. Banyak yang dikerjakan manual, cor-coran pun tanpa molen. Kami khawatir jembatan ini tidak akan kuat menahan beban berat seperti truk sawit nantinya. Belum lagi debu dan lumpur setiap hari, anak sekolah pun kesulitan lewat,” keluhnya.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga) dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Selatan, Andre, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa proyek ini merupakan satu paket untuk empat titik jembatan dengan nilai kontrak Rp2,42 miliar. Namun hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang, Fachri Ananda Harahap, belum memberikan tanggapan resmi terkait berbagai temuan dan keluhan tersebut.
Pengamat hukum dan tata kelola pemerintahan dari Universitas Sumatera Utara, Dr. Reza Indragiri, menilai pola lelang dengan hanya satu penawar serta indikasi pelanggaran spesifikasi di lapangan merupakan “lampu merah” yang tidak boleh diabaikan. “Jika tidak segera diaudit secara komprehensif oleh inspektorat atau aparat penegak hukum, maka publik berhak menduga telah terjadi pembiaran yang terstruktur terhadap potensi kerugian negara dan ancaman keselamatan warga,” tandasnya.
Proyek Jembatan Mosa–Gunung Baringin yang diharapkan menjadi urat nadi transportasi dan ekonomi masyarakat Angkola Selatan kini berada dalam sorotan. Masyarakat dan berbagai elemen sipil mendesak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk kemungkinan penghentian sementara pekerjaan hingga seluruh temuan dapat diklarifikasi dan diperbaiki.
Pewarta: Adi Tanjoeng
