RI News Portal. Jakarta, 14 November 2025 – Pemerintah Indonesia menyatakan kesiapan mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza dengan dua mekanisme persetujuan internasional, demikian diungkap Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Langkah ini menandai komitmen diplomatik Jakarta dalam merespons krisis kemanusiaan di wilayah tersebut, sambil menekankan perlunya legitimasi global untuk operasi yang efektif.
Dalam pernyataan eksklusif di kompleks Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, pada Jumat, Sjafrie menjelaskan bahwa restu internasional menjadi prasyarat utama agar pengiriman pasukan berjalan lancar dan sesuai norma hukum internasional. “Ada dua alternatif yang kami pertimbangkan secara matang,” ujarnya.
Jalur pertama melibatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lembaga yang telah menjadi mitra strategis Indonesia dalam misi perdamaian global. Kerja sama ini bukan hal baru; Indonesia telah berkontribusi signifikan dalam operasi PBB di zona konflik seperti Afrika Sub-Sahara dan Lebanon Selatan. Pengalaman ini, menurut Sjafrie, menjadi modal kuat untuk mengajukan mandat serupa bagi Gaza. “Riwayat kolaborasi kami dengan PBB menjamin kredibilitas dan koordinasi yang terstruktur,” tambahnya, merujuk pada prinsip-prinsip Piagam PBB yang menekankan perdamaian multilateral.
Sebagai opsi paralel, pemerintah membuka kemungkinan bergabung dalam kerangka organisasi internasional yang digagas Presiden Amerika Serikat. Mekanisme ini memerlukan diplomasi tingkat tinggi, termasuk komunikasi antar kepala negara untuk membentuk konsensus global. Sjafrie menyoroti pentingnya dukungan dari aktor kunci di Timur Tengah, yang dianggap memiliki kompetensi langsung dalam dinamika konflik Gaza.
Di antara negara-negara yang disebut, kelompok Arab seperti Arab Saudi, Yordania, Mesir, Qatar, dan Uni Emirat Arab menjadi prioritas. “Persetujuan dari mereka akan membuka pintu lebar bagi partisipasi Indonesia,” katanya. Tak kalah krusial, Israel juga harus terlibat sebagai pihak yang “sangat kompeten” dalam isu ini, mengingat peran sentralnya dalam resolusi berkelanjutan.
Kementerian Pertahanan telah mempersiapkan 20.000 personel, terdiri atas unit kesehatan untuk penanganan krisis kemanusiaan dan pasukan zeni untuk rekonstruksi infrastruktur dasar. Formasi ini dirancang untuk mendukung stabilitas pasca-konflik, bukan intervensi militer ofensif.
Baca juga : Sinergi Pemprov Kalbar dan BKKBN: Fondasi Gizi Dini untuk Generasi Sehat dan Lansia Bahagia
Sjafrie menyatakan optimisme bahwa dengan pendekatan inklusif, semua persyaratan—termasuk dukungan regional dan global—dapat segera terpenuhi. “Kami berharap pengiriman ini terealisasi dalam waktu dekat, sebagai kontribusi nyata Indonesia terhadap perdamaian dunia,” tutupnya.
Pernyataan ini mencerminkan evolusi kebijakan luar negeri Indonesia, yang semakin proaktif dalam isu Palestina sambil menjaga keseimbangan geopolitik. Analis hubungan internasional menilai, keberhasilan jalur mana pun akan bergantung pada negosiasi intensif di forum multilateral mendatang.
Pewarta : Vie
