RI News Portal. Semarang, 17 Oktober 2025 – Dalam langkah progresif yang mengintegrasikan peran penegak hukum dengan intervensi sosial-ekonomi, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., secara resmi membuka Gerakan Pangan Murah (GPM) di Aspol Gedawang, Banyumanik, Kota Semarang, hari ini. Acara ini menyusul peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Gedawang, menandai komitmen institusi kepolisian untuk melampaui fungsi keamanan konvensional menuju model pelayanan terintegrasi yang mendukung ketahanan pangan nasional.
Gerakan Pangan Murah lahir dari kolaborasi strategis antara Polda Jawa Tengah dan Bulog Provinsi Jawa Tengah, menyediakan beragam komoditas esensial dengan diskon signifikan dibandingkan harga pasar. Inisiatif ini dirancang sebagai instrumen presisi dalam menstabilkan harga pangan menjelang akhir tahun, periode rawan inflasi akibat lonjakan permintaan musiman. Analisis awal dari tim ekonomi Polri menunjukkan bahwa intervensi semacam ini berpotensi menekan indeks harga konsumen hingga 5-7 persen di tingkat lokal, sekaligus memperkuat daya beli rumah tangga berpenghasilan rendah.
Pada kesempatan tersebut, warga disuguhi stok melimpah: 600 kantong beras SPHP sebanyak 3 ton dijual Rp55.000 per kantong (5 kg), 250 liter minyak goreng Rp17.000 per liter, 250 kilogram telur ayam Rp25.000 per kilogram, serta 250 kilogram gula pasir Rp15.000 per kilogram. Tak ketinggalan, 100 paket daging olahan—mengandung sosis, bakso, dan daging slice—ditawarkan Rp100.000 per paket. Antusiasme ratusan warga dari Kelurahan Gedawang dan周边 wilayah terlihat dari antrean tertib yang terbentuk sejak pagi, mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap inisiatif pemerintah yang langsung menyentuh kantong.
“Saya bisa hemat hingga Rp50.000 untuk belanja bulanan. Ini seperti angin segar di tengah harga beras yang naik-turun,” ujar Siti Nurhaliza, ibu rumah tangga setempat yang membeli tiga kantong beras dan paket daging. Suara serupa bergema dari Bapak Jumadi, pedagang kecil: “Harapannya, program ini tak berhenti di sini. Jika rutin di setiap kecamatan Semarang, beban ekonomi warga bisa terurai secara berkelanjutan.” Testimoni ini menggarisbawahi dampak langsung GPM terhadap pengurangan disparitas ekonomi, sejalan dengan temuan studi Universitas Diponegoro yang menyoroti fluktuasi harga pangan sebagai pemicu utama ketidakstabilan sosial di Jawa Tengah.
Secara akademis, GPM mewujudkan esensi program Polri Presisi yang menekankan pendekatan humanis berbasis data. Bukan sekadar distribusi bantuan, inisiatif ini mengadopsi kerangka teori ketahanan pangan berkelanjutan ala Amartya Sen, di mana akses terjangkau menjadi kunci mencegah kerawanan sosial. Dengan sinergi Polri-Bulog, distribusi difokuskan pada titik rawan urban seperti Gedawang, di mana data BPS mencatat 28 persen rumah tangga menghabiskan lebih dari 50 persen pendapatan untuk pangan. Langkah ini juga selaras dengan target nasional pengendalian inflasi di bawah 3 persen akhir 2025, sebagaimana diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol. Artanto, menegaskan nilai tambah GPM sebagai bukti evolusi peran Polri. “Kami tak lagi hanya penjaga ketertiban, tapi mitra aktif dalam stabilisasi ekonomi. Melalui SPPG dan GPM, Polri Presisi menghadirkan manfaat konkret: keamanan yang terintegrasi dengan kesejahteraan,” katanya. Pernyataan ini diperkuat oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo, yang dalam pidato pembukaannya menekankan: “Polri hadir untuk melindungi, bukan hanya dari ancaman fisik, tapi juga dari belenggu kemiskinan struktural.”
Kegiatan ini melengkapi rangkaian kunjungan Kapolri ke Jawa Tengah hari ini, termasuk peninjauan SPPG lainnya, menunjukkan skala replikasi nasional yang potensial. Para pakar ekonomi UI memuji model ini sebagai “inovasi kepolisian tropis” yang unik, berbeda dari pendekatan konvensional di negara lain, karena menggabungkan otoritas keamanan dengan logistik pangan tanpa birokrasi berlapis. Ke depan, Polda Jateng berencana ekspansi GPM ke 15 titik di Semarang dan sekitarnya, dengan monitoring digital untuk memastikan efisiensi dan transparansi.
Dengan demikian, Gerakan Pangan Murah bukan hanya respons taktis terhadap krisis harga, melainkan paradigma baru di mana Polri menjadi aktor utama dalam narasi pembangunan inklusif. Bagi masyarakat Semarang, ini adalah janji nyata: keamanan yang tak hanya aman, tapi juga sejahtera.
Pewarta : Nandang Bramantyo
