RI News Portal. Manado, Sulawesi Utara 16 Oktober 2025 – Dalam suasana penuh semangat kolaboratif di ruang rapat Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Manado, hari ini digelar Rapat Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA) APBD Tahun Anggaran 2025. Agenda strategis ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan panggilan kolektif untuk mentransformasi anggaran publik menjadi katalisator kemajuan daerah yang berkelanjutan. Gubernur Sulawesi Utara, dalam pidato pembukaannya, menegaskan visi baru: pengelolaan keuangan daerah yang tidak hanya efisien, tapi juga berbasis nilai tambah sosial-ekonomi yang terukur.
“Sebagai Gubernur, saya menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan efisien,” ujar Gubernur dengan nada tegas namun menginspirasi. “Setiap rupiah yang kita belanjakan harus memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara.” Pernyataan ini langsung disambut anggukan setuju dari puluhan Kepala Perangkat Daerah yang hadir, menandakan komitmen bersama untuk meninggalkan era pengelolaan anggaran konvensional menuju model inovatif yang berorientasi pada dampak riil.
Rapat EPRA 2025 ini dirancang sebagai ruang dialog dinamis, jauh dari format laporan monoton yang biasa ditemui di media daring lain. Alih-alih sekadar menyajikan data kering, sesi ini difokuskan pada diskusi mendalam tentang bagaimana program-program APBD dapat dioptimalkan untuk mengatasi tantangan unik Sulawesi Utara, seperti ketahanan pangan di wilayah kepulauan dan pengembangan ekonomi hijau di pedalaman. Gubernur secara khusus meminta setiap Kepala Perangkat Daerah untuk “secara serius memperhatikan realisasi anggaran di masing-masing unit kerja,” sambil membuka pintu lebar untuk berbagi cerita sukses dan hambatan lapangan.
Yang membedakan rapat ini dari agenda serupa di masa lalu adalah penekanan pada pengawasan partisipatif. “Pengawasan terhadap realisasi anggaran bukan hanya menjadi tanggung jawab pimpinan daerah, tetapi juga merupakan tanggung jawab kita bersama,” tegas Gubernur. Ia mengajak peserta untuk menjadikan pertemuan ini sebagai “momentum untuk saling mengingatkan, saling memberikan masukan, dan mencari solusi atas setiap kendala yang dihadapi.” Hasilnya? Sebuah roadmap perbaikan yang lahir dari kebersamaan, termasuk ide-ide segar seperti integrasi teknologi blockchain untuk tracking anggaran real-time—sebuah terobosan yang belum banyak dieksplorasi di tingkat provinsi.
Melalui rapat ini, Gubernur berharap tercipta “gambaran yang jelas mengenai capaian realisasi anggaran, mengidentifikasi potensi masalah, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.” Tujuannya lugas: memastikan APBD 2025 memberikan kontribusi maksimal bagi kemajuan Sulawesi Utara, dari peningkatan infrastruktur hingga pemberdayaan UMKM lokal yang kian berjaya di pasar global.
Baca juga : Sinergi Akademik-Polri: E-Policing Jadi Kunci Keteraturan Sosial di Era Digital
Penutup pidato Gubernur menjadi puncak emosional acara: “Mari kita semua untuk bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara.” Kalimat ini bukan jargon kosong, melainkan manifesto etis yang selaras dengan prinsip good governance dalam studi ekonomi regional. Sebagai pengamat akademis, penulis melihat ini sebagai langkah krusial menuju Sulawesi Utara yang resilient, di mana anggaran bukan beban, tapi investasi abadi untuk generasi mendatang.
Rapat EPRA 2025 ini membuktikan bahwa tata kelola keuangan daerah bisa jadi seni kolaborasi. Di tengah dinamika fiskal nasional yang kompleks, Sulawesi Utara kini memimpin dengan narasi baru: anggaran untuk rakyat, oleh rakyat, demi rakyat.
Pewarta : Marco Kawulusan
