RI News Portal. Padangsidimpuan, 14 Oktober 2025 – Suasana tegang menyelimuti Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) pada Selasa siang ini, saat puluhan anggota Perkumpulan Waktu Indonesia Bergerak (WIB) menggelar demonstrasi mendadak. Aksi ini menyoroti dugaan praktik monopoli proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan dinas tersebut, yang diduga melibatkan oknum pejabat dan figur dekat dengan Bupati Tapsel pasca-Pilkada 2024.
Dalam orasi yang disampaikan di depan gerbang kantor dinas, Koordinator WIB Tapsel, Burhanuddin Hutasuhut, menuding adanya pembagian proyek yang tidak adil. Menurutnya, Sekretaris Dinkes Tapsel diduga memprioritaskan seorang kontraktor bernama Gong Matua Raja Nasution—yang disebut sebagai bagian dari tim sukses bupati—dalam alokasi anggaran proyek kesehatan. “Ini bukan sekadar ketidakadilan, tapi permainan kotor yang merampas peluang kontraktor lokal lain. Proyek senilai miliaran rupiah yang seharusnya dibagi secara kompetitif, justru dikuasai oleh satu kelompok karena kedekatan politik,” tegas Burhanuddin, suaranya bergema di tengah sorak massa yang membawa spanduk bertuliskan “Hentikan Mafia Proyek di Dinkes!” dan “Transparansi Pengadaan atau Mundur!”.
Tuduhan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta persaingan sehat. Burhanuddin menambahkan bahwa praktik semacam ini tidak hanya melanggar regulasi, tapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap reformasi birokrasi di daerah. “Kami punya bukti awal berupa dokumen lelang yang mencurigakan. Jika dibiarkan, ini bisa jadi pintu masuk korupsi yang lebih besar, merugikan masyarakat Tapsel yang bergantung pada layanan kesehatan berkualitas,” lanjutnya, sambil menyerukan agar Kejaksaan Negeri dan Polres Tapanuli Selatan segera membuka penyelidikan.
Aksi yang berlangsung selama dua jam ini dijaga ketat oleh personel Polres Tapanuli Selatan, mencegah eskalasi yang bisa mengganggu operasional dinas. Meski demikian, kerumunan massa berhasil menarik perhatian pegawai dan warga sekitar, yang banyak berhenti untuk menyaksikan. Beberapa pegawai Dinkes terlihat gelisah, sementara masyarakat lokal di media sosial mulai ramai membahas isu ini dengan tagar #UsutMonopoliDinkesTapsel.
Menyusul tuntutan massa, Staf Ahli Bupati Bidang Organisasi dan Pemerintahan, Ali Akbar Hutasuhut, keluar menemui demonstran. Ia menerima secara langsung petisi WIB dan berjanji akan menyampaikannya ke Bupati Tapsel. “Pemerintah daerah terbuka terhadap kritik konstruktif. Aspirasi ini akan kami tindaklanjuti dengan verifikasi internal, demi menjaga integritas birokrasi. Kami tidak ingin ada bayang-bayang ketidakadilan yang mencoreng nama baik Tapsel,” ujar Ali Akbar, yang juga menyerukan dialog lanjutan untuk mencegah aksi serupa di masa depan.
Hingga sore hari, Dinkes Tapsel belum merespons secara resmi tudingan tersebut. Namun, sumber internal yang enggan disebut namanya mengindikasikan bahwa dinas sedang menyiapkan klarifikasi, termasuk audit internal terhadap proses lelang proyek tahun ini. Sementara itu, Burhanuddin menegaskan komitmen WIB untuk tidak berhenti di sini. “Kami akan kawal kasus ini ke ranah hukum jika tidak ada respons konkret dalam seminggu. Keadilan bagi kontraktor kecil adalah kunci bagi pembangunan inklusif di Tapsel,” katanya.
Baca juga : Polisi Ungkap Fakta Baru Kasus Pencurian di Melawi: Residivis Kambuhan Tak Beraksi Sendiri
Kasus ini menambah daftar panjang isu tata kelola di daerah Sumatera Utara, di mana pengaruh politik pasca-pemilu sering kali dikaitkan dengan penyimpangan anggaran publik. Pengamat birokrasi lokal, Dr. Surya Pandiangan dari Universitas HKBP Nommensen, menilai bahwa dugaan monopoli ini mencerminkan tantangan struktural dalam pengawasan pengadaan. “Perpres 16/2018 sudah jelas, tapi implementasinya sering terhambat oleh jaringan patronase. Penyelidikan independen diperlukan untuk memutus rantai ini, sebelum merembet ke sektor lain seperti pendidikan atau infrastruktur,” ungkapnya dalam wawancara singkat.
WIB, yang dibentuk tahun lalu sebagai wadah advokasi buruh dan kontraktor lokal, kini semakin vokal dalam isu korupsi daerah. Aksi hari ini menjadi momentum bagi gerakan sipil di Tapsel untuk menuntut akuntabilitas yang lebih tinggi, di tengah target pembangunan kesehatan nasional yang ambisius. Masyarakat menanti langkah konkret dari aparat penegak hukum—apakah ini akan jadi titik balik, atau sekadar gema protes yang pudar?
Pewarta : Indra Saputra
