RI News Portal. Tanjungpinang, 12 Oktober 2025 – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mengungkapkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di provinsi ini dipengaruhi oleh tingginya arus masuk pencari kerja dari luar daerah. Meskipun Kepri memiliki keunggulan strategis sebagai pusat investasi dan perdagangan, tantangan muncul akibat ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri.
Ansar menjelaskan, letak geografis Kepri yang berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka, ditambah status kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone/FTZ) di Batam, Bintan, dan Karimun, menjadikan provinsi ini magnet bagi investor dan pencari kerja. “Batam, sebagai wilayah FTZ penuh, menarik banyak investor dan tenaga kerja dari berbagai provinsi. Namun, banyak di antara mereka yang belum memiliki keahlian yang dibutuhkan industri di Kepri,” ujar Ansar di Tanjungpinang, Minggu (12/10).
Kondisi ini, menurut Ansar, berkontribusi pada angka TPT yang masih tinggi di Kepri. Untuk mengatasi masalah ini, ia mengusulkan pengaturan khusus bagi pendatang yang mencari kerja. “Bukan untuk membatasi, tetapi untuk memastikan mereka yang datang siap bersaing di pasar kerja,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kepri, Diky Wijaya, menyampaikan pandangan bahwa angka TPT Kepri yang mencapai 6,6 persen—posisi kedua tertinggi nasional setelah Papua—tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya. Menurutnya, Kepri memiliki kebutuhan tenaga kerja yang tinggi, seiring pertumbuhan ekonomi yang stabil, tingkat kemiskinan di bawah empat persen, dan inflasi di bawah tiga persen.
Diky menyoroti bahwa Kepri, dengan 98 persen wilayahnya merupakan lautan, memiliki 26 ribu perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang tersebar di 23 kawasan industri. “Kebutuhan tenaga kerja justru sangat tinggi dibandingkan angka pengangguran yang ada,” katanya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan TPT di Kepri dalam tiga tahun terakhir. Pada Februari 2023, jumlah pengangguran tercatat 84,23 ribu orang, turun menjadi 75,21 ribu orang pada Februari 2025, atau menurun 6,8 persen. Penurunan ini terjadi di tujuh kabupaten/kota di Kepri, seperti Kota Batam (dari 11,79 ribu pada 2020 menjadi 7,68 ribu pada 2024), Kabupaten Karimun (dari 8,36 ribu menjadi 5,52 ribu), dan Kota Tanjungpinang (dari 9,30 ribu menjadi 4,69 ribu). Penurunan serupa juga terjadi di Kabupaten Bintan, Natuna, Lingga, dan Kepulauan Anambas.
Baca juga : Banjir Meksiko 2025: Krisis Kemanusiaan dan Tanggap Darurat
Diky menambahkan, sebanyak 6,8 persen penduduk Kepri merupakan angkatan kerja usia 17 tahun ke atas dan kelompok rentan. Meski demikian, TPT di Kepri dalam dua tahun terakhir menunjukkan kondisi terkendali dengan penurunan sebesar 0,72 persen.
Pemerintah Kepri terus berupaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan penyediaan tenaga kerja kompeten melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan antara kebutuhan industri dan kualitas tenaga kerja, sekaligus menekan angka pengangguran di wilayah strategis ini.
Pewarta : Adi Tanjoeng
