RI News Portal. Tondano, 1 Oktober 2025 – Di tengah tantangan akses layanan kesehatan yang masih terfragmentasi di wilayah pedesaan Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa menggelar forum strategis yang menempatkan data kependudukan sebagai jantung penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Bertajuk “Forum Komunikasi Strategi Penguatan Rekrutmen, Cakupan, dan Tingkat Keaktifan Peserta untuk Mencapai Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Minahasa Tahun 2025”, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang diskusi lintas sektor, tetapi juga panggung untuk merumuskan ekosistem kesehatan berbasis bukti empiris yang inovatif.
Diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan Cabang Tondano di ruang kerja Wakil Bupati Minahasa pada Selasa (30/9/2025), forum ini menghadirkan perspektif akademis yang jarang ditemui di berita konvensional: bagaimana integrasi data real-time dari Dinas Dukcapil dapat menjadi katalisator utama dalam mengurangi disparitas kepesertaan JKN. Dalam era digitalisasi pemerintahan, pendekatan ini merefleksikan prinsip-prinsip manajemen data-driven governance, di mana akurasi basis data penduduk bukan sekadar administrasi, melainkan fondasi etis untuk keadilan sosial.
Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, SS, yang memimpin acara, menekankan apresiasi mendalam atas kolaborasi lintas institusi yang telah membentuk fondasi kokoh bagi sistem jaminan kesehatan daerah. “Sinergi ini bukanlah sekadar formalitas, melainkan komitmen kolektif untuk mewujudkan hak konstitusional atas kesehatan bagi setiap warga Minahasa,” ujarnya dengan nada optimis. Beliau menambahkan bahwa forum semacam ini diharapkan melahirkan aksi konkret, seperti peta digital rekrutmen peserta yang terintegrasi dengan aplikasi mobile Dukcapil, guna memastikan akses yang adil dan merata hingga ke pelosok desa.
Diskusi inti forum berfokus pada tiga pilar krusial: peningkatan kepesertaan BPJS Kesehatan di tingkat kabupaten, optimalisasi kualitas pelayanan di fasilitas rumah sakit, serta program prioritas Jaminan Kesehatan Semesta (JKN) yang inklusif. Para peserta secara mendalam menggali isu strategis, termasuk bagaimana data kependudukan dari Dinas Dukcapil—seperti identitas digital warga dan pola migrasi—dapat dimanfaatkan untuk memprediksi dan mengatasi celah cakupan. “Data bukan hanya angka; ia adalah cerita hidup masyarakat yang harus kita lindungi,” tegas salah seorang narasumber, menggarisbawahi urgensi pendekatan analitik prediktif untuk mencegah penurunan tingkat keaktifan peserta.
Dari perspektif akademis, forum ini selaras dengan kerangka teoritis Universal Health Coverage yang dikemukakan oleh World Health Organization (WHO), di mana pencapaian UHC bergantung pada tiga dimensi utama: populasi, layanan esensial, dan proteksi finansial. Di Minahasa, dengan populasi yang didominasi komunitas agraris dan nelayan, tantangan seperti akses geografis dan literasi digital menjadi variabel kritis. Diskusi menyoroti potensi model hybrid: menggabungkan survei lapangan tradisional dengan algoritma machine learning sederhana untuk merekrut peserta non-formal, sebuah inovasi yang berpotensi merevolusi implementasi JKN di daerah serupa.
Baca juga : Pencabutan ID Liputan Jurnalis Picu Sorotan: DPR Dorong Pemerintah Jaga Kebebasan Pers
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Tondano, Raymond Jerri Liuw, Amd. Kep, SE, AAAK, turut berbagi wawasan praktis. Ia menjelaskan bahwa saat ini, tingkat kepesertaan di Minahasa telah mencapai ambang batas signifikan, namun keaktifan peserta masih memerlukan dorongan melalui edukasi berbasis komunitas. “Kami siap berkolaborasi dengan perangkat daerah untuk meluncurkan kampanye ‘JKN Aktif untuk Minahasa Sehat’, yang memanfaatkan data Dukcapil guna personalisasi layanan,” katanya. Pendekatan ini, menurut Liuw, tidak hanya meningkatkan efisiensi anggaran daerah, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap sistem jaminan sosial.
Keikutsertaan tokoh kunci memperkaya dinamika forum. Hadir pula Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Minahasa, yang menyuarakan aspirasi legislatif untuk regulasi pendukung; Kepala Bagian Kepesertaan dan Kepala Bagian Perencanaan Keuangan serta Pemeriksaan BPJS Kesehatan Tondano, yang menyajikan metrik performa terkini; serta pejabat esensial seperti Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Dukcapil, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Badan Perencanaan Keuangan Anggaran dan Pembangunan Daerah (BPKAD), dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Interaksi antarpihak ini menciptakan ruang dialog yang holistik, di mana isu-isu seperti integrasi anggaran kesehatan dengan program pemberdayaan desa menjadi sorotan utama.
Lebih dari sekadar pertemuan rutin, forum ini merepresentasikan momentum transformatif bagi Minahasa dalam perjuangan menuju UHC 2025. Dengan menjadikan data sebagai alat pemberdayaan, daerah ini tidak hanya mengejar target kuantitatif—seperti 100 persen cakupan kepesertaan—tetapi juga visi kualitatif: masyarakat yang sehat, produktif, dan setara. Sebagaimana ditegaskan oleh Sarundajang, “Kesehatan adalah investasi terbesar bagi masa depan Minahasa. Mari kita wujudkan bersama, satu data, satu akses, satu harapan.”
Forum ini menjadi pengingat bahwa di balik angka-angka statistik, terdapat narasi kemanusiaan yang mendesak. Bagi pembaca yang tertarik mendalami isu ini, eksplorasi lebih lanjut terhadap studi kasus UHC di daerah tropis seperti Minahasa dapat memberikan perspektif mendalam tentang bagaimana kebijakan nasional beradaptasi dengan realitas lokal.
Pewarta : Marco Kawulusan
