RI News Portal. Padangsidimpuan, 29 September 2025 – Dalam langkah tegas menegakkan integritas birokrasi lokal, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, resmi membuka posko pengaduan khusus untuk menangani praktik pungutan liar (pungli) dalam pengadaan pegawai dan lelang jabatan. Inisiatif ini tidak hanya menjadi respons langsung terhadap komitmen nasional Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan pemerintahan bersih, tetapi juga mengikat janji-janji kampanye kepala daerah setempat yang kini diuji di lapangan.
Ketua DPC Gerindra Padangsidimpuan, Rusydi Nasution, menegaskan bahwa pembukaan posko ini lahir dari kesadaran akan celah-celah korupsi yang masih menggerogoti proses rekrutmen aparatur sipil negara (ASN). “Partai Gerindra Kota Padangsidimpuan akan membuka posko pengaduan pungli pengadaan pegawai dan lelang jabatan,” ujar Rusydi saat ditemui di kantor partai, Senin (29/9). Menurutnya, inisiatif ini berkaitan erat dengan pernyataan kepala daerah selama masa kampanye, yang menjamin tidak adanya pungli dalam pengadaan pegawai dan lelang jabatan. Namun, realitas pasca-pemilu menunjukkan bahwa janji tersebut masih rentan diuji oleh praktik lama.
Pembukaan posko pengaduan ini juga dipicu oleh kasus-kasus konkret yang sering luput dari pengawasan, seperti pungli dalam penerbitan surat pernyataan bebas tersandung hukum bagi calon kepala desa, serta pengadaan tenaga honorer. Rusydi menyoroti bahwa praktik semacam ini tidak hanya merusak kredibilitas institusi, tetapi juga menghambat regenerasi birokrasi yang berkualitas. “Kita mulai dari sini, agar pegawai pemerintah nantinya adalah orang yang baik, bisa bekerja sungguh-sungguh dan memang hasil seleksi yang profesional, transparan, dan berdedikasi tinggi,” tambahnya.
Dalam konteks yang lebih luas, langkah Gerindra ini mencerminkan dinamika politik nasional di bawah kepemimpinan Prabowo, di mana partai penguasa mendorong kader-kader daerah untuk menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Analisis awal dari pengamat tata kelola pemerintahan di Universitas Sumatera Utara menilai bahwa posko semacam ini bisa menjadi model hybrid antara pengawasan partai dan partisipasi masyarakat, asal didukung oleh mekanisme pelaporan yang aman dan independen. “Ini bukan sekadar simbolis; jika diikuti dengan koordinasi lintas lembaga seperti KPK daerah, potensinya untuk membersihkan birokrasi lokal sangat besar,” kata seorang pakar yang enggan disebut namanya.
Baca juga : Menteri Arifah Dorong Perguruan Tinggi Aktif Laporkan Kekerasan via SAPA 129
Rusydi tidak segan menyampaikan peringatan tegas kepada oknum-oknum yang memanfaatkan nama besar Wali Kota Padangsidimpuan untuk menjajakan jabatan. “Bagi ASN di Padangsidimpuan agar tidak terjebak, apabila ada oknum yang mengaku-ngaku dekat wali kota yang menawarkan jabatan, agar tidak percaya,” tegasnya. Ia menekankan bahwa siapa pun yang mendekati pegawai dengan tawaran semacam itu harus segera dilaporkan ke posko Gerindra.
Lebih lanjut, Rusydi menegaskan komitmen bersama antara partai dan pemerintah daerah. “Sampaikan kepada kami langsung apabila ada oknum yang mengaku-ngaku bisa memberi jabatan. Karena Partai Gerindra dan Wali Kota sejak awal sudah komitmen tidak ada jual beli jabatan di masa kepemimpinan beliau,” tandasnya. Pesan ini diharapkan menjadi pengingat bagi birokrat muda yang sering menjadi korban jebakan utang budi politik.
Di tengah isu nasional tentang reformasi birokrasi yang masih mandek, inisiatif DPC Gerindra Padangsidimpuan ini menawarkan narasi optimis bahwa perubahan bisa dimulai dari tingkat kota kecil. Posko pengaduan yang akan beroperasi mulai pekan depan di kantor partai di Jalan Sisingamangaraja, diharapkan tidak hanya menangkap kasus, tetapi juga mendorong audit internal di instansi pemerintah setempat. Bagi warga Padangsidimpuan yang ingin melapor, kontak hotline posko telah disiapkan melalui nomor WhatsApp resmi partai.
Langkah ini juga mengundang refleksi lebih dalam: apakah posko partai bisa netral dari kepentingan politik, atau justru menjadi alat untuk memperkuat basis massa Gerindra? Yang jelas, di era Prabowo, komitmen anti-korupsi bukan lagi sekadar retorika kampanye, melainkan ujian nyata bagi setiap kader di pelosok negeri.
Pewarta : Indra Saputra
