RI News Portal. Washington, 5 September 2025 – Ketegangan di kawasan Karibia kembali memanas seiring langkah agresif Amerika Serikat dalam memerangi kartel narkoba Amerika Latin, khususnya yang diduga beroperasi dari Venezuela. Presiden AS Donald Trump baru-baru ini menandatangani perintah eksekutif yang memperluas penggunaan kekuatan militer untuk menargetkan kelompok-kelompok yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional AS, termasuk Cartel de los Soles (Kartel Matahari), yang dituduh dipimpin oleh Presiden Venezuela Nicolás Maduro.
Pada 25 Juli 2025, Departemen Keuangan AS secara resmi menetapkan Cartel de los Soles sebagai organisasi “Teroris Global yang Ditunjuk Khusus”. Langkah ini memperkuat narasi AS bahwa kelompok tersebut, yang diduga melibatkan pejabat tinggi pemerintahan dan militer Venezuela, menjadi pusat perdagangan narkoba dan kejahatan terorganisir di kawasan tersebut. Untuk mempertegas komitmennya, pada 8 Agustus, AS menggandakan hadiah atas informasi yang dapat membawa penangkapan atau penghukuman Maduro, dari $25 juta (sekitar Rp410,5 miliar) menjadi $50 juta (sekitar Rp821 miliar).
Sebagai tindak lanjut, pada 28 Agustus, AS mengerahkan tujuh kapal perang dan satu kapal selam ke perairan Karibia dekat Venezuela. Langkah ini merupakan bagian dari operasi antinarkoba dan antiteror yang bertujuan untuk mengganggu jalur perdagangan narkoba, khususnya kokain, yang diduga mengalir ke AS. Namun, operasi ini menuai respons keras dari Caracas. Pada 18 Agustus, Maduro menyatakan, “Kami mempertahankan laut, langit, dan tanah kami. Tidak ada kekaisaran yang dapat menyentuh wilayah suci Venezuela atau tanah suci Amerika Selatan.” Pernyataan ini mencerminkan sikap tegas Venezuela dalam menghadapi tekanan militer AS.
Tuduhan AS terhadap Maduro dan Cartel de los Soles bukanlah hal baru. Sejak 2020, Departemen Kehakiman AS telah mendakwa Maduro dan beberapa sekutunya atas tuduhan “narko-terorisme” dan konspirasi untuk mengimpor kokain ke AS. Namun, beberapa analis independen, seperti yang dikutip dari Insight Crime, mempertanyakan keberadaan Cartel de los Soles sebagai organisasi terstruktur, menyebutnya sebagai “istilah jurnalistik” yang merujuk pada jaringan longgar pejabat militer dan sipil yang terlibat dalam aktivitas kriminal. Kurangnya bukti konkret yang disajikan secara publik oleh AS telah memicu skeptisisme, dengan beberapa pihak menilai tuduhan ini sebagai bagian dari strategi politik untuk mendestabilisasi pemerintahan Maduro.
Baca juga : Anak Penarik Becak di Padangsidimpuan Berjuang Melawan Neuroblastoma di RSUP Adam Malik
Langkah militer AS di Karibia juga menimbulkan pertanyaan hukum internasional. Menurut James E. McPherson, mantan pengacara militer Angkatan Laut AS, penggunaan kekuatan militer di wilayah negara lain tanpa persetujuan pemerintah setempat dapat melanggar hukum internasional, kecuali dilakukan di perairan internasional terhadap kapal tanpa bendera. Sementara itu, penetapan kartel sebagai organisasi teroris memberikan landasan hukum bagi AS untuk bertindak, meskipun otorisasi militer pasca-9/11 (AUMF) tidak secara eksplisit mencakup kelompok kriminal seperti kartel narkoba.
Pengerahan angkatan laut AS telah memicu reaksi beragam di Amerika Latin. Venezuela telah mengerahkan 15.000 tentara ke perbatasan Kolombia untuk memerangi perdagangan narkoba dan geng kriminal, sembari menuduh AS berupaya melakukan perubahan rezim. Maduro juga meluncurkan kampanye untuk merekrut ribuan milisi sipil guna memperkuat pertahanan domestik. Kolombia, di sisi lain, telah mengirim 25.000 personel militer ke perbatasan untuk menangani geng “narko-teroris”, sebuah langkah yang mendapat ucapan terima kasih dari Maduro, meskipun hubungan kedua negara kerap tegang.
Di luar Venezuela, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menolak usulan Trump untuk mengizinkan militer AS beroperasi di wilayah Meksiko guna memerangi kartel seperti Sinaloa, yang juga ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh AS. Penolakan ini menunjukkan sensitivitas regional terhadap intervensi militer AS, mengingat sejarah panjang campur tangan AS di Amerika Latin.
Operasi militer AS di Karibia tidak hanya bertujuan mengganggu perdagangan narkoba, tetapi juga memiliki dimensi politik yang signifikan. Dengan menuduh Maduro sebagai pemimpin kartel, AS berupaya melemahkan legitimasinya, terutama setelah Washington menolak mengakui kemenangan Maduro dalam pemilu sebelumnya. Namun, langkah ini juga memiliki risiko, termasuk eskalasi ketegangan regional dan potensi konfrontasi militer yang tidak diinginkan. Beberapa analis, seperti Phil Gunson dari International Crisis Group, menyebut operasi ini “kemungkinan besar akan gagal secara mahal” dalam mengganggu perdagangan narkoba, sambil mencatat bahwa tujuan sampingannya mungkin termasuk destabilisasi pemerintahan Maduro.
Sementara itu, di dalam negeri, langkah Trump ini tampaknya juga ditujukan untuk memperkuat dukungan politik di kalangan pemilih yang menentang hubungan bisnis dengan Venezuela, seperti komunitas Venezuela dan Kuba di Florida Selatan. Keputusan untuk memulai kembali operasi minyak Chevron di Venezuela dan negosiasi untuk penerbangan deportasi ke Caracas telah memicu kemarahan di kalangan kelompok ini, sehingga pengerahan militer dapat dilihat sebagai upaya untuk menunjukkan sikap tegas tanpa mengubah kebijakan yang ada.
Ketegangan antara AS dan Venezuela menyoroti tantangan kompleks dalam memerangi perdagangan narkoba lintas batas. Sementara AS menegaskan bahwa kartel seperti Cartel de los Soles berkontribusi pada krisis overdosis di AS, data dari Kolombia dan PBB menunjukkan bahwa sebagian besar kokain menuju AS melewati Pasifik, bukan Karibia. Hal ini mempertanyakan efektivitas operasi militer di perairan Karibia. Selain itu, penggunaan kekuatan militer untuk menangani masalah yang secara tradisional ditangani oleh penegakan hukum menimbulkan risiko militerisasi kebijakan luar negeri AS, yang dapat memperburuk hubungan dengan negara-negara Amerika Latin lainnya.
Di tengah eskalasi ini, dunia internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah diminta oleh Venezuela untuk campur tangan guna menghentikan pengerahan militer AS. Namun, dengan hubungan diplomatik antara Washington dan Caracas yang telah putus sejak 2019, prospek dialog langsung tampaknya kecil. Sebagai gantinya, kedua belah pihak tampaknya bersiap untuk konfrontasi yang berkepanjangan, dengan Karibia sebagai pusat ketegangan baru di belahan bumi Barat.
Pewarta : Setiawan Wibisono
