RI News Portal. Tapanuli Selatan, 26 Agustus 2025 – Gelombang desakan terhadap penegakan hukum di Kabupaten Tapanuli Selatan kembali memuncak. Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Tabagsel Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Tapanuli Selatan, Sipirok, pada Selasa (26/8/2025). Aksi ini mengusung tema “Mendukung KPK Menangkap Gus Irawan Pasaribu Terkait Korupsi Dana CSR BI OJK,” menyoroti dugaan keterlibatan Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, dalam kasus penyelewengan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Koordinator aksi, M. Hadi Susandra Lubis, dalam orasinya menegaskan bahwa isu ini telah menjadi perhatian besar publik. “Ini bukan perkara kecil. Dampaknya terhadap Kabupaten Tapanuli Selatan sangat besar dan menjadi sorotan nasional. Kami mendesak KPK untuk serius menuntaskan kasus ini sebagai wujud supremasi hukum,” ujarnya dengan tegas.
Hadi menambahkan bahwa ketidakseriusan dalam penanganan kasus ini berpotensi menimbulkan efek domino yang merugikan Tapanuli Selatan hingga lima tahun ke depan. “KPK jangan berdiam diri. Segera panggil dan periksa Bupati Gus Irawan Pasaribu. Jika dibiarkan, masa depan Tapanuli Selatan akan terancam,” tegasnya.
Aliansi Tabagsel Bersatu juga menyatakan kesiapan mereka untuk mengambil langkah lebih lanjut jika tuntutan mereka tidak direspons. Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, mereka akan mengajukan laporan ke Polres Tapanuli Selatan. “Jika Bupati tidak hadir hari ini, kami akan ajukan laporan lagi ke Polres sesuai undang-undang,” kata Hadi.
Kasus ini pertama kali mencuat ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan penyalahgunaan dana CSR BI dan OJK saat Gus Irawan Pasaribu masih menjabat sebagai anggota Komisi XI DPR RI. Komisi ini memiliki kewenangan untuk menyetujui anggaran BI dan OJK, termasuk alokasi dana CSR untuk kegiatan sosial. Namun, temuan KPK menunjukkan bahwa dana tersebut diduga dialirkan ke yayasan-yayasan yang terkait dengan sejumlah anggota DPR, termasuk Gus Irawan.
Baca juga : Pemerintah Kabupaten Bogor Bentuk Dinas Baru dan Manfaatkan Vivo Mall untuk UMKM
Menurut KPK, aliran dana CSR ini mencapai Rp25 miliar per anggota DPR Komisi XI dalam satu periode. Skema penyalahgunaan dilakukan melalui pembentukan Panitia Kerja (Panja) oleh Komisi XI, yang kemudian menggelar rapat dengan BI dan OJK, termasuk rapat tertutup. Dari rapat tersebut, disepakati kuota kegiatan sosial yang seharusnya disalurkan oleh BI dan OJK. Namun, dana tersebut justru dialihkan ke yayasan-yayasan tertentu, yang diduga digunakan untuk kepentingan politik atau pribadi.
KPK telah menetapkan dua anggota DPR sebagai tersangka, yaitu Satori (Fraksi Nasdem) dan Heri Gunawan (Fraksi Gerindra). Keduanya mengaku bahwa sebagian besar anggota Komisi XI DPR RI menerima dana serupa. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami keterlibatan anggota dewan lainnya, termasuk Gus Irawan Pasaribu.
Aksi unjuk rasa ini memperkuat sorotan publik terhadap dugaan keterlibatan Gus Irawan Pasaribu, yang kini menjabat sebagai Bupati Tapanuli Selatan. Aliansi Tabagsel Bersatu menilai kasus ini mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dana publik. Mereka mendesak KPK untuk segera bertindak tegas, termasuk memanggil dan memeriksa Gus Irawan guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Massa juga menyinggung dampak jangka panjang dari kasus ini terhadap pembangunan daerah. Menurut Hadi, ketidakpastian hukum dapat menghambat investasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. “Tapanuli Selatan sedang disorot nasional. Jika kasus ini tidak diselesaikan, citra daerah akan semakin buruk,” ujarnya.
Aliansi Tabagsel Bersatu menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kasus ini. Selain menggelar aksi unjuk rasa, mereka berencana untuk menyampaikan laporan resmi ke KPK dan Polres Tapanuli Selatan jika tidak ada kemajuan dalam penanganan kasus. Mereka juga meminta pemerintah daerah setempat untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan keterlibatan pejabat dalam skandal ini.
Aksi unjuk rasa berlangsung damai dan mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Meski Bupati Gus Irawan Pasaribu tidak hadir di kantor saat aksi berlangsung, massa tetap menyampaikan aspirasi mereka melalui perwakilan yang diterima oleh staf Kantor Bupati.
Kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya pengawasan ketat terhadap dana publik, termasuk dana CSR yang sering kali luput dari sorotan. Dengan sorotan publik yang semakin tajam, tekanan terhadap KPK untuk menuntaskan kasus ini terus meningkat, sekaligus menjadi ujian bagi komitmen penegakan hukum di Indonesia.
Pewarta : Indra Saputra
About the Author
