RI News Portal. Ambon – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan partai politik dalam mendorong percepatan pembangunan serta mewujudkan visi besar Maluku sebagai daerah yang maju, adil, dan sejahtera. Ajakan itu disampaikannya dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Maluku yang berlangsung di Ambon.
Dengan mengusung tema “Kokoh Bersama, Majukan Maluku untuk Indonesia”, Muswil ini dipandang bukan sekadar rutinitas lima tahunan partai, melainkan ruang strategis untuk merumuskan arah baru dalam tata kelola politik lokal. Lewerissa menekankan bahwa politik seharusnya dipraktikkan dengan semangat kebersamaan, menjunjung nilai moral, serta menguatkan persaudaraan di tengah masyarakat Maluku yang plural.
“Sebagai salah satu pilar demokrasi, keberadaan PKS sangat berpengaruh terhadap kemajuan demokrasi di daerah ini,” ujar Gubernur.
Pidato Lewerissa menggarisbawahi gagasan klasik tentang politik sebagai instrumen pembangunan, bukan semata perebutan kekuasaan. Dalam kerangka akademis, seruan ini merefleksikan teori demokrasi deliberatif yang menekankan partisipasi kolektif lintas aktor—negara, partai, maupun masyarakat sipil—untuk menghasilkan keputusan politik yang lebih berkeadilan.
Momentum Muswil PKS Maluku disebut gubernur sebagai fase strategis untuk memperlihatkan kedewasaan politik partai, sekaligus konsistensi dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Hal ini penting, mengingat pembangunan Maluku masih menghadapi tantangan ketimpangan, akses infrastruktur, dan kesejahteraan sosial.
Ketua DPW PKS Maluku, Fachri Husni Alkatiri, menegaskan bahwa Muswil adalah forum konsolidasi internal sekaligus penetapan arah perjuangan politik. PKS menargetkan perbaikan posisi elektoralnya, setelah jumlah kursi legislatif di Maluku menurun dari enam menjadi empat.
Baca juga : Motoprix Sintang: Arena Balap Resmi, Edukasi Publik, dan Motor Ekonomi Lokal
Lebih jauh, PKS juga mengincar keberhasilan pada kontestasi Pilkada, mencontohkan kemenangan sebelumnya di Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Buru, dan Kota Tual. Alkatiri menyebut capaian itu hanya mungkin diraih melalui kolaborasi internal kader serta dukungan penuh terhadap kepemimpinan Gubernur Lewerissa.
“Cita-cita ini hanya bisa tercapai jika ada kolaborasi yang kuat di seluruh kader. Prinsipnya kita mendukung kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa,” ujarnya.
Dari perspektif akademik, ajakan Lewerissa untuk membangun sinergi politik patut dibaca sebagai upaya memperkuat political governance di daerah. Politik tidak lagi dipandang sebagai arena oposisi permanen, melainkan mitra kritis dalam merumuskan kebijakan publik.
Jika sinergi ini konsisten, maka Maluku berpotensi mempercepat proses transformasi sosial-ekonomi sekaligus memberi kontribusi nyata bagi agenda nasional Indonesia Emas 2045. Namun, tantangan yang tidak kalah penting adalah menjaga etika politik agar kolaborasi tidak berubah menjadi koalisi pragmatis yang menyingkirkan kepentingan masyarakat luas.
Pewarta : Arba Ode
