RI News Portal. Ambon, 21 Agustus 2025 – Pemerintah Kota Ambon, di bawah kepemimpinan Wali Kota Bodewin Wattimena, menegaskan komitmennya untuk membangun kembali belasan rumah warga Desa Hunuth, Kecamatan Teluk Ambon, yang hangus terbakar akibat konflik antarwarga pada Selasa, 19 Agustus 2025. Insiden ini berawal dari pertikaian antar siswa SMK Negeri 3 Waiheru, yang kemudian memicu ketegangan antara kelompok warga Negeri Hitu dan Desa Hunuth-Durian Patah. Konflik ini tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial di ibu kota Provinsi Maluku.
Dalam pernyataannya pada Kamis, 21 Agustus 2025, Wali Kota Wattimena menegaskan bahwa Pemerintah Kota Ambon akan menanggung penuh biaya pembangunan kembali rumah-rumah yang terdampak. “Kami menjamin bahwa rumah-rumah yang terbakar akan diperbaiki. Ini adalah wujud tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat,” ujarnya. Untuk mewujudkan rencana ini, Pemerintah Kota Ambon akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Pemerintah Provinsi Maluku guna menyusun mekanisme pelaksanaan yang efektif dan terkoordinasi.
Selain komitmen pembangunan kembali, pemerintah juga mengambil tanggung jawab atas biaya pengobatan para korban luka akibat insiden tersebut. “Kami memastikan bahwa semua korban yang mengalami luka mendapat perawatan medis yang layak, sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Kota Ambon,” tambah Wattimena. Langkah ini mencerminkan upaya pemerintah untuk hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam aspek fisik tetapi juga kemanusiaan.
Wattimena juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran rumah sebagai langkah untuk menciptakan efek jera dan mencegah kejadian serupa di masa depan. “Pelaku pembakaran harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami telah berkoordinasi dengan Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, dan pelaku penikaman sudah diamankan,” jelasnya. Penegakan hukum ini dianggap krusial untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Kota Ambon, yang selama ini dikenal sebagai kota yang berupaya merajut harmoni sosial antarwarga.
Pemerintah Kota Ambon juga telah mengambil langkah proaktif dalam mendorong rekonsiliasi. Koordinasi telah dilakukan dengan tokoh masyarakat, termasuk Raja Hitu Lama, Hitu Messeng, serta kepala desa Waiheru dan Hunuth-Durian Patah, untuk mencapai kesepakatan perdamaian. “Kami telah memastikan bahwa warga yang rumahnya tidak terdampak dapat kembali ke tempat tinggal mereka dengan jaminan keamanan dari aparat kepolisian,” ungkap Wattimena.
Baca juga : Jawa Tengah Perkuat Fondasi Antikorupsi hingga Tingkat RT
Insiden di Hunuth-Durian Patah ini menyoroti kerentanan hubungan antar kelompok masyarakat di wilayah yang memiliki sejarah konflik sosial. Meskipun Kota Ambon telah lama berupaya membangun harmoni antarwarga, kejadian ini menjadi pengingat akan perlunya pendekatan preventif yang lebih kuat, termasuk penguatan dialog antar komunitas dan pendidikan karakter di kalangan pelajar. Upaya Pemerintah Kota Ambon untuk membangun kembali rumah-rumah yang terbakar dan menanggung biaya pengobatan korban menunjukkan langkah konkret dalam pemulihan pasca-konflik. Namun, keberhasilan jangka panjang akan bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mencegah eskalasi konflik serupa melalui pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan.
Pemerintah Kota Ambon, dengan dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten, diharapkan dapat menjadikan insiden ini sebagai momentum untuk memperkuat kohesi sosial dan membangun mekanisme penyelesaian konflik yang lebih efektif. Dengan komitmen untuk menegakkan hukum secara adil dan memastikan pemulihan bagi korban, Ambon berupaya tetap menjadi kota yang aman dan harmonis bagi seluruh warganya.
Pewarta : Arba Ode
